Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJALAN dengan penurunan aktivitas Gunung Ruang dari level IV ke level III, pemerintah kini mulai berfokus untuk memperbaiki kerusakan rumah warga terdampak serta relokasi. Kepala Pusat Data dan Infromasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan fase transisi darurat untuk bisa memperbaiki kerusakan rumah warga, khususnya warga yang tinggal di Tagulandang.
“Kalau di Pulau Gunung Ruang, semuanya akan kita relokasi. Ada dua desa, semuanya akan direlokasi. Semuanya gak boleh lagi tinggal di situ. Semuanya akan dibuatkan pemerintah rumah baru dan penghidupan baru. Karena bicara relokasi, kita akan memindahkan hidup dan penghidupan, rumah dan mata pencaharian,” kata Abdul dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Senin (13/5).
Menurut Abdul, masyarakat di Pulau Gunung Ruang akan dibuatkan pemukiman baru di wilayah Bolaang Mangondow. Ada dua desa yang disiapkan di sana. Pemerintah akan menyiapkan rumah sekaligus lahan pertanian. Selain itu, daerah tersebut pun dekat dengan pinggir laut, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan bisa tetap melanjutkan mata pencahariannya.
Baca juga : Pemprov Sulut akan Relokasi 2 Desa di Sekitar Gunung Ruang, BNPB Siapkan Bantuan Rp1,45 T
“Untuk mereka yang tidak mau direlokasi dan misalkan punya tanah di Tagulandang, akan mendapatkan skema pergantian kerusakan sebesar Rp60 juta. Tapi hak mereka, seperti rumah dan tanah di wilayah relokasi hilang. Sementara untuk mereka yang pindah ke daerah relokasi akan mendapatkan rumah dan tanah,” beber Abdul.
Selain itu, untuk saat ini, pemerintah pun telah menyiapkan sebanyak 10 ribu helai seng untuk dimanfaatkan masyarakat Tagulandang memperbaiki rumah mereka yang atapnya terdampak jatuhan batu-batu pijar. Dan untuk sementara, pihaknya pun menyiapkan 10 ribu terpal untuk memperbaiki sementara rumah yang terdampak.
“Selain itu pemerintah juga masih men-dopping logistik bagi mereka yang masih mengungsi sementara. Ada yang mengungsi ke Manado, Bitung dan Minahasa, masih kami perhatikan dan ketika status sudah turun, kita akan memfasilitasi mereka ke rumah mereka di Tagulandang,” pungkas Abdul. (Ata/Z-7)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli, Agustus, hingga September 2024 mendatang.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
Guna mengantisipasi dampak puncak musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan berbagai langkah pencegahan kekeringan dan karhutla di Jawa Tengah.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
BNPB mengungkapkan bahwa bencana paling mematikan tahun ini ialah tanah longsor. Hal itu terlihat dari jumlah korban meninggal dunia yang ditimbulkan
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
BANK Woori Saudara telah melaksanakan relokasi Kantor Cabang yang ada di wilayah Kota Denpasar, Bali.
GUBERNUR DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X menanggapi aksi dorong petugas keamanan Teras Malioboro (TM) 2 dengan sekelompok pedagang.
dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
Jika relokasi warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumbar tidak memungkinkan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan.
Pemerintah mempertimbangkan opsi relokasi bagi warga yang terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatra Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved