Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUA bakal calon kepala daerah potensial telah mendaftar ikut dalam penjaringan, Partai NasDem Jepara terus lakukan komunikasi politik dengan seluruh partai untuk membentuk koalisi di Pilkada 2024 mendatang.
Pemantauan Media Indonesia Senin (6/5) persaingan untuk memperebutkan kursi kepala daerah di Pilkada serentak November mendatang semakin sengit di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sejumlah nama mulai muncul untuk bersaing maju dan ikut dalam penjaringan yang dilakukan partai politik.
Sejumlah nama mulai muncul dan ikut dalam penjaringan seperti Witiarso Utomo (Pengusaha), M Iqbal Tosin (Pemilik PO Bejeu), M Ibnu Hajar (Anggota DPRD Jepara/anak mantan Bupati Jepara Marzuki) , Fahrizal Adib (Notaris/Pengusaha), Dian Kristiandi (mantan Bupati Jepara) dan Akhmad Mundhoffar (Pengasuh Pondok Pesantren Alhusna Mayong).
Baca juga : NasDem Utamakan Rekam Jejak
Di tengah persaingan memenangi Pilkada mendatang, Partai NasDem Kabupaten Jepara yang memiliki tujuh kursi di DPRD Jepara banyak dilirik bakal calon untuk diusung, apalagi sejak awal Mei lalu tejah mulai membuka penjaringan terhadap bakal calon yang akan maju memperebutkan kursi Bupati dan wakil bupati di Kota Ukir tersebut.
"Kita telah mengantongi dua nama yang melakukan komunikasi dan menyatakan kesiapannya sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Jepara yakni Witiarso Utomo-M Ibnu Hajar," kata Ketua DPC Partai NasDem Jepara Pratikno.
Dalam penjaringan dilaksanakan, demikian Pratikno, Partai NasDem Jepara ingin mencari bakal calon bupati (Bacabup) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) Jepara yang memiliki kredibilitas yang baik, ada kesamaan pandang dengan ideologi perubahan untuk memajukan daerah.
Baca juga : Calon Kepala Daerah Independen Hadapi Banyak Tantangan Menuju Pilkada
Setelah melakukan penjaringan, ungkap Pratikno, terdapat dua nama mulai mengerucut Witiarso Utomo-M Ibnu Hajar tersebut, meskipun ada juga nama-nama lain yang masuk namun baru bersifat komunikasi dan menyatakan keinginannya.
"Selesai kita lakukan seleksi, selanjutnya akan kita kirim ke DPP Partai NasDem," imbuhnya.
Ditanya tentang koalisi bakal dilakukan Partai NasDem, Pratikno mengatakan hingga saat ini komunikasi politik terus dilakukan terhadap seluruh partai yang mempunyai kesamaan pandang.
"Kita rangkul bersama karena untuk membangun Jepara harus dilakukan bersama-sama," ujarnya. (AS/Z-7)
PENCARIAN terhadap enam anak buah kapal (ABK) KM Soneta yang tenggelam di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berlangsung hingga Sabtu (13/7) sore.
KAPAL nelayan KM Soneta asal Rembang dengan dengan 16 awak buah kapal (ABK) mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Karimunjawa Jepara, Jawa Tengah.
KAPAL nelayan asal Kabupaten Rembang, KM Soneta, yang mengangkut 16 anak buah kapal (ABK) di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tenggelam.
Tim SAR masih mencari 7 anak buah kapal (ABK) yang tenggelam di Perairan Karimunjawa, Jepara.
Tinggi rendahnya suatu elektabilitas dipengaruhi beberapa komponen, sesuai dengan teori preferensi politik yang menaunginya.
AKIBAT rem blong bus berpenumpang pelajar yang akan berwisata terguling di pinggi jalan Jepara Bangsri, Jawa Tengah.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved