Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN buruh tambang di Bangka Belitung (Babel) terancam Putus Hubungan kerja (PHK). Hal itu imbas, tidak beroperasinya lima smelter timah yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp.271 triliun.
Sejak beberapa bulan lalu, ribuan buruh tambang dari lima smelter tersebut sudah dirumahkan pihak perusahaan. Namun kabarnya mereka akan di PHK bulan ini. Lantaran pihak perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji.
Menanggapi hal itu, Pejabat Gubernur Babel Safrizal ZA mengatakan hitungan berapa banyak pekerja yang di PHK belum valid. Tapi jika satu smelter 100 pekerja berarti lima ada 500 pekerja yang akan PHK.
Baca juga : Bos-bos di Penjara, Aktivitas Tambang Timah di Babel Semakin Merajalela
"Belum pasti berapa banyaknya tapi kalau satu smelter seratus, berarti lima smelter 500," kata Safrizal. Rabu (1/5).
Namun, lanjutnya itu baru internal smelter belum lagi transportasi dan sebagainya seperti pekerja tambang yang di IUP smelter, jadi ia memperkirakan ada 1000 pekerja yang akan di PHK.
"Kalau kita total keseluruhan, termasuk di luar smelter ya bisa mencapai 1000 karyawan terdampak PHK,'ucapnya.
Untuk diketahui, Kelima Smelter timah swasta yang merumahkan karyawannya yakni di PT Stanindo IntPerkasa, PT Sariwiguna Bina sentosa, CV Venus inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa dan PT RBT. Karena disegel dan tidak beroperasi.
(Z-9)
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan regulasi terkait penetapan Harga Pokok Minimum (HPM) timah dalam waktu dekat.
Ia menegaskan, penyampaian terbuka Presiden justru menjadi langkah penting agar persoalan serius seperti penyelundupan sumber daya strategis tidak ditutupi.
dugaan korupsi besar-besaran di sektor sumber daya alam, khususnya kasus timah, yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
MENTERI Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap fakta mencengangkan bahwa 80% hasil timah Indonesia dibawa ke luar negeri secara ilegal tanpa membayar pajak.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan perlunya langkah bersama antara Pemerintah dan DPR dalam memperkuat penataan tata kelola serta tata niaga timah nasional.
TIDAK hanya merusak bantaran sungai dan hutan lindung, maraknya aktivitas penambangan emas ilegal atau Penambangan Emas tanpa Izin (PETI) juga mengancam destinasi wisata di Jambi.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penambangan batu bara tanpa izin yang dioperasikan oleh PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved