Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan acara Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal berpartisipasi dalam pengadaan digital barang dan jasa pemerintah. Acara ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku UMKM di Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Binaloka Adhikara, komplek kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya pada tanggal 5 Maret 2024, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Timur Gunawan Saleh, dan perwakilan dari Mbizmarket, platform perdagangan elektronik yang telah diakui eksistensinya oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa LKPP Republik Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyoroti pentingnya penggunaan platform B2B marketplace untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dengan adanya platform tersebut, diharapkan penyedia lokal dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengadaan pemerintah.
Baca juga : Lazada Gandeng UKM Cirebon Bergabung di Kanal ‘Harbolnas’
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jawa Timur Gunawan Saleh menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk memperkenalkan langsung produk dan jasa UMKM kepada OPD Jawa Timur. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2001.
Sejak diluncurkan pada November 2020, program Jatim Bejo telah berhasil menggandeng lebih dari 2.250 penyedia lokal dengan lebih dari 155.000 produk tayang. Namun, evaluasi terbaru menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pembelian terhadap penyedia UMKM yang tergabung dalam program ini. Oleh karena itu, kegiatan Temu Bisnis ini menjadi kesempatan bagi penyedia yang belum mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan digital pemerintah.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk memperkenalkan praktik terbaik dalam pengadaan digital kepada pengguna dan OPD di Jawa Timur, serta membuka peluang lebih luas bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengungkapkan harapannya bahwa platform Mbizmarket dapat memberikan kemudahan kepada OPD terkait dalam memesan dan membeli tiket penerbangan domestik melalui fitur MbizTravel. Hal ini juga menjadi peluang bagi travel agen lokal di Jawa Timur untuk beralih ke ranah digital dan melayani OPD dengan lebih efisien.
Kerja sama antara Mbizmarket dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ekosistem UMKM lokal dan mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di wilayah ini. (Z-10)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Meskipun telah menerapkan sistem digitalisasi seperti e-procurement, upaya untuk meminimalisir korupsi dalam pengadaan proyek tidak selalu berhasil.
Untuk mencegah praktik korupsi, LKPP merilis katalog elektronik versi 6. Ia berharap melalui katalog elektronik versi 6.
SEBANYAK 150 kepala desa (kades) di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diperiksa Kejaksaan negeri setempat. Ratusan kepala desa ini diperiksa terkait adanya dugaan korupsi berjemaah.
KPK menyebut pengadaan barang dan jasa di Telkom terindikasi fiktif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai tersangka kasus dugaan rasuah di wilayahnya
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
Ditreskrimsus Polda Sumbar mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, senilai Rp 4,9 miliar.
KPK kembali membuka kasus korupsi di PT Telkom Group (Persero) yang kali ini menyoroti kerugian negara dari kasus dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved