Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENJELANG pleno penghitungan surat suara tingkat kecamatan, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Siak meningkatkan pengamanan di kantor-kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) wilayah Kabupaten Siak, Riau.
Peningkatan keamanan dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada masa pleno tingkat kecamatan.
"Kami tingkatkan pengamanan, personel kami tambah sesuai perintah pimpinan. Kami sudah siapkan personel dari BKO Brimob dan personel POH (power on hand) Kapolda Riau," ungkap Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi dalam keterangan tertulis, hari ini.
Baca juga : Petugas KPPS yang Dirawat Terus Bertambah di Surabaya, Sudah Ada yang Meninggal Dunia
Asep turut memantau pengamanan pleno di dua kecamatan yakni, Kecamatan Mempura dan Kecamatan Kerinci Kanan, dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak, Riau, Sabtu (17/2).
Kapolres Siak menyampaikan selain memantau secara langsung, ia memantau secara daring. Sebab, kegiatan pleno pada dua kecamatan tersebut terkoneksi dengan Posko Digital Polres Siak melalui Zoom.
Pada kesempatan itu, ia membawa tim kesehatan dari Polres Siak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan PPK.
Baca juga : 5 Petugas KPPS Tangsel Pingsan Karena Kelelahan
"Untuk menjaga stamina para petugas PPS dan PPK, kami sudah siapkan dari Bidokkes (bidang kedokteran dan kesehatan) Polres Siak, yang mengecek kesehatan setiap petugas PPS dan PPK, termasuk juga personel TNI Polri yang melalukan pengamanan," jelas Asep.
Ia juga meminta bantuan media massa untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian agar bisa menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat.
"Kepada masyarakat, kami meminta agar menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena hasil hitung cepat yang tersebar di media sosial bukanlah hasil mutlak."
Baca juga : Soal Petugas KPPS Meninggal Dunia, KPU Ungkit Inisiasi Dua Panel yang Gagal Diterapkan
"Jadi, kami mohon kepada masyarakat agar tetap bersabar sampai ada pengumuman resmi dari KPU," pungkas Kapolres Siak. (S-2)
KETUA Bawaslu Lembata, Thomas Febry Bayo Ala bersama staf mengawasi langsung proses pelaksanaan Tes CAT bagi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
PAC PDI Perjuangan Jebres menganggap Sirekap lebih berkuasa. Hal ini ditegaskannya usai rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 di Kecamatan Jebres yang berakhir Kamis malam (29/2).
PENJABAT (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, melakukan monitoring pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Cikajang
PASCA-pencoblosan, 6 petugas Pemilu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia. Ke-6 petugas tersebut meninggal dunia diduga karena kelelahan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved