Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Jawa Barat minim anggaran sehingga menyebabkan 93 tempat pemungutan suara (TPS) di Garut berstatus blankspot atau tidak ada jaringan. Kondisi tersebut, dipastikannya menjadikan penginputan data hasil Pemilihan Umum (Pemilu) melalui aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, Dian Hasanudin mengatakan, jaringan internet di wilayahnya tidak ada jaringan dan berstatus blankspot dan terjadi 93 TPS yang tersebar di 8 Kecamatan dari mulai Garut utara, tengah dan selatan. Namun, untuk yang berstatus blank spot di antaranya 19 TPS di Kecamatan Limbangan, 3 TPS Bungbulang, 3 TPS Caringin, 35 TPS Cibalong, 6 TPS Cisompet, 4 TPS Samarang, 1 TPS Pakenjeng dan 22 TPS Peundeuy.
"Kondisi jaringan internet berstatus blankspot dipastikan akan menyulitkan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menginput data ke aplikasi Sirekap. Akan tetapi, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutamanya berkaitan dengan persoalan tersebut hingga masalah itu sudah disampaikan kepada unsur Muspida Garut agar ada solusi," katanya, Rabu (14/2).
Baca juga : Mengenal Quick Count: Formula Cepat Pemilu, Pemantauan Kilat, dan Gambaran Hasil Resmi
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Garut Barnas Adjidin mengatakan, pihaknya sudah melakukan antisipasi terutama berkaitan dengan jaringan internet yang mana berstatus blankspot dan itu sudah diantisipasi sehingga jam 1 itu betul-betul dibutuhkan terhadap pelayanan di TPS. "Kami sudah melakukan upaya terutama terkait jaringan internet di Kecamatan Limbangan, Bungbulang, Caringin, Cibalong, Cisompet, Samarang, Pakenjeng, Peundeuy bisa dibutuhkan bagi petugas TPS," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut, Margiyanto mengatakan, pihaknya dipastikan akan memberikan dukungan optimal kaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) meski memang selama ini minimnya anggaran. Namun, terkait kondisi berstatus blank spot di lokasi TPS sudah mendiskusikan dengan ketua KPU maupun ketua Bawaslu.
"Diskominfo akan melakukan pendekatan hingga pihak desa dengan mengidentifikasi keberadaan internet di lokasi yang berstatus blankspot. Akan tetapi, kami juga membantu secara teknis agar kondisi yang membutuhkan dengan pelaporan membutuhkan jaringan internet termasuk kantor desa dan pelayanan dalam rangka pelaporan hasil pemilu maupun pemilu presiden,” ujarnya. (AD/Z-7)
JUMLAH pelanggan lalulintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2024 di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah pada 15-28 Juli 2024 mencapai 125.428 kasus.
Polda Metro Jaya telah menindak 42.657 pelanggar lalu lintas selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024
Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan telah menegur ribuan pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya 2024 yang baru berlangsung sejak kemarin, Senin (15/7).
Polisi memaksimalkan menindak pelanggaran menggunakan kamera ETLE yang sudah terpasang. Nantinya, surat penilangan akan dikirim ke alamat pengendara sesuai data pelat nomor kendaraannya.
Ada sebanyak 10 juta pengendara yang terpantau melanggar lalu lintas terekam kamera electronic traffic law enforcement (ETLE).
Kelompok Kerja PBB menyatakan mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah dipenjara secara sewenang-wenang dan melanggar hukum internasional.
Bawaslu ingatkan KPU soal penggunaan Sirekap untuk Pilkada
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
perbaikan yang bakal dilakukan pihaknya adalah pembacaan angka pada formulir C Hasil menjadi data pada tabel di aplikasi Sirekap
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat sidang sengketa pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Rabu (8/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved