Ribuan Anggota KPPS Bangka Nunggak Iuran BPJS, Kok Bisa?

PEMERINTAH Kabupaten Bangka siap membantu menalangi iuran tunggakan BPJS Kesehatan dan Tenagakerjaan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Pasalnya pada pemilu 2024 mendatang, setidaknya di perkirakan ada ribuan anggota KPPS yang nunggak Iuran BPJS.

Ketua KPU Bangka. Sinarto mengatakan, pada pemilu 2024 mendatang jumlah anggota KPPS sebanyak 6.377 orang, tersebar di 911 TPS,.

"Setiap TPS itu ada 7 KPPS jadi jumlahnya sekitar 6.377 orang,"kata Sinarto. Kamis (4/1).

Baca juga: 200 TPS di Kota Tasikmalaya Kekurangan Petugas KPPS

Dari 6377 anggota KPPS ini, menurut Sinarto di perkirakan hampir setengahnya sudah terlindungi BPJS baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan.

"Sebenarnya semua KPPS sudah punya BPJS tapi sayang sudah tidak aktif lagi karena menunggak iuran,"kata Sinarto.

Baca juga: Cegah Kasus Kematian seperti di Pemilu 2019, KPU Pantau Kesehatan Petugas KPPS

Pihaknya menyambut baik, keinginan Pemkab Bangka untuk membantu permasalahan inu, sehingga semua anggota KPPS terlindungi BPJS.

"Kita berterima kasih kesiapan Pemkab Bangka yang rencananta akan membayar tunggakan BPJS tersebut,"ucap dia.

Semnatara. Pejabat Bupati Bangka. Muhammad Haris mengatakan terkait hal itu, dirinya akan menghubungi Sekda agar segera di tindak lanjuti, jangan sampai anggota KPPS yang bertugas tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Ini harus di tindak lanjuti, saya tidak mereka yang bertugas tidak mendapatkan jaminan atau perlindungan BPJS,"kata Haris.

Ia mengaku sengaja mengunjungi KPU Bangka untuk berdiskusi berbagai permasalahan yang terjadi di KPU Bangka menghadapi Pemilu 2024.

"Kedatangan saya ingin mengetahui apakah ada permasalahan yang dihadapi KPU Bangka dan sejauh mana pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Sekaligus bantuan apa yang dapat diberikan Pemkab Bangka kepada KPU Bangka,"ungkap Haris.(Z-10).