Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten menginisiasi program bangun jalan mantap untuk rakyat alias Baja Mantra. Program itu diluncurkan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menanggani kemiskinan ekstrem di Banten.
Program Baja Mantra itu saat ini tengah disusun Pemprov Banten bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) di kabupaten dan kota di wilayah Banten.
Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Banten, Virgojanti, mengapresiasi program inisiatif dari DPUPR Banten dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem ini.
Baca juga: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2024
“Mudah-mudahan program baja mantra ini dapat menjadi salah satu program inovatif dalam rangka upaya mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten dikaitkan dengan kondisi pementasan kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah tertinggal,” kata Virgo usai menghadiri Forum Grup Discussion (FGD) Program Baja Mantra di aula DPUPR Banten, KP3B, Serang, Kamis (30/11/2023).
FGD itu sendiri diketahui mengangkat tema ‘Penyusunan strategi kebijakan pembangunan konektivitas infrastruktur jalan daerah provinsi Banten melalui Program Baja Mantra’.
Selain Pj Sekda Banten, hadir juga Asisten Daerah (Asda) Setda Banten M Yusuf, Kepala DPUPR Banten Arlan Marzan, Kepala DPUPR Kabupaten/kota di Banten dan beberapa tamu undangan lainnya.
Baca juga: Begini Tahapan Pelayanan Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi
Virgo mengakui bahwa kemiskinan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi Pemprov Banten. Katanya, terdapat dua daerah yang menjadi fokus penanganan kemiskinan di Banten yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Kita berharap program ini bisa membawa kebermanfaatan yang berdampak kepada masyarakat miskin dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Kita ingin kemiskinan dapat terhapuskan dari permukaan bumi Banten ini,” tuturnya.
Baca juga: Dinas PUPR Banten Imbau Masyarakat Waspadai Titik Rawan Longsor
Sementara itu, Kepala DPUPR Banten Arlan mengatakan, program baja mantra ini akan mulai dilakukan pada tahun 2024. Saat ini pihaknya tengah memetakan daerah yang akan menjadi fokus pembangunan konektivitas infrastruktur jalan khususnya kantong-kantong kemiskinan di Banten.
“Untuk membangun konektivitas tentunya kita harus memerhatikan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Banten. Untuk prioritas pertama program ini, kita akan menjadikan Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebagai prioritas pertama. Karena memang kedua daerah ini memang masih harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” pungkasnya. (Adv/S-4)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus bersinergi gencarkan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Gugatan yang diajukan ke PTUN Bandung bersama Kantor Hukum Heron Miller itu, didasari oleh investigasi menyeluruh terhadap dugaan maladministrasi dalam proses seleksi Sekda Jawa Barat.
Suasana roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur sedang tidak baik-baik saja. Hubungan antara bupati, sekretaris daerah dan para kepala dinas tengah memanas
PARTAI Demokrat Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menyerahkan nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri sebagai bakal calon wali kota Depok.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Ema Sumarna mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 13 Maret 2024 setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Pemprov Jateng tidak hanya menyelenggarakan program mudik gratis bagi warganya yang merantau di Jakarta dan sekitarnya, namun juga menyediakan fasilitas Program Balik Rantau
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved