Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di seluruh provinsi untuk memperkuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2024.
Baca juga: Kemendagri dan DPR Bahas Rancangan Peraturan Bawaslu
Hal tersebut disampaikan Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu TB Chaerul Dwi Sapta pada Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).
"P3PD akan berakhir 2024, saya minta dukungan pemerintah daerah terutama Dinas PMD sebagai lead Sekber untuk bisa menguatkan P3PD untuk keberlanjutan program ini jangan sampai disia-siakan. Saya mohon manfaatkan dengan baik, dengan harapan program ini bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Chaerul. lewat keterangan yang diterima, Rabu (22/11).
Baca juga:Jelang Pilkada 2024, Mendagri Minta Pemda Segera Tandatangani NPHD
Chaerul meminta kepada Dinas PMD dan Regional Management Consultant (RMC) P3PD untuk saling berkolaborasi mengidentifikasi hal strategis pada tahun depan.
“Ada 17 provinsi yang hadir, para pimpinan ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan di daerah, lakukan identifikasi dan sampaikan. Kita berharap rumusan strategi dari setiap daerah, Program P3PD akan berakhir tahun 2024, di mana yang menentukan keberhasilan P3PD adalah dari dukungan semua pihak,” kata Chaerul.
Chaerul juga berharap kepada provinsi yang belum ada SK Sekber agar segera menetapkan SK karena sekber ini merupakan landasan untuk dukungan semua kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.
“Yang belum ada sekber, bisa segera, sekber itu penting, Bank Dunia minta SK Sekber kalau tidak ada maka tidak bisa memberikan dukungan. Agar P3PD berhasil, saya berharap identifikasi hal stategis untuk masukan pelaksanaan di 2024. Minggu ini kita lagi menyusun AWPB (Annual Work Plan Budget), kalau kita dapat masukan akan memperkuat perencanaan program di 2024,” tambah Chaerul.
Sementara untuk RMC sebagai perpanjangan tangan dari pusat di daerah untuk terus berkolaborasi dan melakukan monitoring serta evaluasi di kabupaten yang menjadi lokasi fokus.
Chaerul mengungkapkan untuk pelaksanaan pelatihan P3PD di 2024 juga harus difokuskan sesuai dengan KPI terbaru yang telah ditetapkan agar pelaksanaan dapat lebih fokus. (P-3)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved