Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKTIVIAS penambang pasir timah baik legal maupun ilegal acap kali tidak menghiraukan wilayah yang dilarang untuk ditambang.
Seperti di Desa Rebu Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, aktivitas tambang pasir timah darat yang berada di tengah-tengah
permukiman WARGA. Keberadaan tambang ini mengancam kerusakan jalan menuju destinasi wisata Pagoda Nusantara dan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah tersebut.
Sutikno warga setempat mengatakan aktivitas penambang pasir timah darat di pemukiman warga, dekat jalan dan DAS sudah berlangsung sudah lebih dari dua bulan. "Saya adalah warga yang terdampak rumah saya dekat dengan lokasi, saya sudah menyampaikan persoalan ini ke berbagai pihak," kata Sutikno. Jumat (27/10).
Ia menyebutkan aktivitas tambang timah darat di pemukiman warga ini dekat dari jalan dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. "Lokasi tambang ini dekat jalan, Jalan ini merupakan akses ke destinasi wisata Pagoda Nusantara," ujarnya.
Jika dibiarkan terus, menurut dia tidak menutup kemungkinan jalan ke destinasi wisata ini bisa ambles, belum lagi dengan DAS. "Ada sungai kecil sub DAS dekat dengan lokasi, sungai kecil ini aliran air dari bukit," ungkapnya.
Ia mengaku tahun lalu pernah terjadi banjir akibat sungai meluap. Rumah saya pernah banjir akibat sungai kecil itu tidak sanggup
menahan debit air dari bukit Rebo," tuturnya.
Kapolres Bangka Ajun Komisaris Besar (AKB) Taufik Noor Isya sangat menyayangkan adanya aktivitas tambang dekat pinggir jalan dan DAS di Desa Rebo itu.
Polisi sudah mencari tahu terkait tambang tersebut. Menurutnya penambangan itu sudah mengantongi izin dan telah mendapat izin PT tapi
sayang itu IUP timah sehingga dizinkan PT Timah untuk di tambang.
"Saya secara pribadi selalu menyampaikan ke PT Timah, tolong di area area yang dilarang seperti dekat dengan jalan dan DAS jangan diizinkan," kata Kapolres.
Polres akan mengawasi aktivitas tambang tersebut agar tidak semakin dekat dengan jalan. "Kita akan awasi jangan sampai semakin dekat jalan. Jalan bisa ambruk," lanjutnnya.
Di tempat terpisah. Pj Bupati Bangka M Haris mengimbau jangan melalukan aktivtas tambang pasir timah di lokasi yang dilarang.
"Kita tidak jenuh mengimbau masyarakat jangan menambang di daerah yang dilarang seperti pinggir jalan, dekat dengan DAS, kawasan wisata, begitu pula hutan lindung," kata M Haris.
Hal senada juga disampaikan Kasat Pol PP Bangka Toni Marza mengatakan pihaknya akan turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan terkait aktivitas tambang tersebut.
"Kita akan lakukan pendekatan, kalau ilegal kita akan tindak, tapi kalau ada IUP timah, akan kita awasi jangan sampai merusak fasilitas
pemerintah yang sudah dibangun," kata Toni. (N-1)
PGI mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dalam hal ini. PGI menilai sedikitnya dua hal dari Presiden akan hal ini.
PENERAPAN smart mining atau pertambangan cerdas melalui adopsi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, machine learning, dan robotic.
Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia.
Tidak hanya bermanfaat untuk internal, tim tanggap darurat juga harus siap membantu misi kemanusiaan di sekitarnya baik skala lokal, regional bahkan nasional.
PT Vale menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Environment, Social and Government (ESG) untuk menjaga masa depan industri, khususnya pertambangan.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Sejak zaman penjajahan Belanda telah tumbuh subur perusahaan tambang meski kala itu masih dilakukan secara tradisional.
PT Timah Tbk menyebutkan kasus korupsi timah yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi bagian perbaikan Tata kelola Timah dari berbagai sektor.
AKTOR utama korupsi timah masih belum tersentuh oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan tak ada kendala dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk
PENYIDIK Jampidsus Kejagung melimpahkan tiga tersangka kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah ke Kejari Jaksel.
Kejagung tak menyita jet pribadi yang sering digunakan tersangka kasus korupsi komoditas timah, Harvey Moeis bepergian, karena bukan miliknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved