Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DENGAN jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat membutuhkan transformasi angkutan massal. Pengembangannya yang andal dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi masalah kemacetan lalu-lintas.
"Jawa Barat sudah waktunya menerapkan konsep aglomerasi, sehingga kemacetan dan kepadatan akibat dari urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat diturunkan. Aglomerasi harus terintegrasi antardaerah dan angkutan," ungkap Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dalam sebuah seminar di Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/10)
Dengan aglomerasi, lanjut dia, nantinya angkutan bisa terintregrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat.
Baca juga : Presiden: Semua Transportasi Publik Harus Terintegrasi Satu Sama Lain
Untuk itu, angkutan massal membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Kita harus siapkan dulu untuk bisa menarik atau menyarankan masyarakat menggunakan transportasi publik," katanya.
Bey mengakui transportasi massal membutuhkan perencanaan yang baik, termasuk kebijakan skema pola pergerakan, sistem pembiayaan, manajemen pendapatan, pengembangan kawasan berorientasi transit serta digitalisasi transportasi. "Saya yakin kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan."
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Jabar A Koswara memaparkan di Jabar terdapat tiga metropolitan, yakni Bandung Raya, Bodebek dan Cirebon Raya. Layanan lalu-lintas di ketiga metropolitan itu sudah lintas kabupaten kota.
"Perlu sebuah regulasi yang memayungi kerja sama antar daerah di aglomerasi perkotaan. Saat ini yang menjadi persoalan utama adalah menjamin keberlanjutan dari angkutan tersebut sehingga perlu sebuah terobosan dan kebijakan, khususnya penguatan pembiayaan," ujarnya. (Z-4)
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
LEBIH dari 15.000 orang mendaftar di pelatihan Jabar Digital Academy (JDA). Dari jumlah tersebut, lebih dari 12.000 di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan digital sebelumnya.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) dari Partai NasDem Ilham Akbar Habibie gencar turun ke akar rumput.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) meminta Ridwan Kamil menaikkan lagi elektabilitas di Jawa Barat sebanyak delapan persen.
PKB mengaku ada usulan dari kader agar mengusung politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jawa Barat 2024.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved