Tender Ulang Tol Gilimanuk-Mengwi Dipercepat

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pelaksanaan tender untuk investor proyek tol Gilimanuk-Mengwi, Bali, pada November 2023.  “Akhir bulan ini atau bulan depan (November) sudah bisa tender,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu di Bali.

Percepatan pelaksanaan tender untuk pemilik modal itu dilakukan agar proyek tol yang menghubungkan Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Badung itu bisa digarap pada 2024. 

Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi direncanakan sepanjang 96,84 km. Proyek tol yang melintasi 13 kecamatan dan 58 desa di tiga kabupaten itu diperkirakan menelan biaya investasi mencapai sekitar Rp24,6 triliun.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan, Kementerian PUPR Lakukan Penilaian Tol Jakarta-Merak dan Serang-Panimbang

Menteri PUPR menjelaskan setelah tender untuk investor atau badan usaha jalan tol (BUJT) sukses, maka investor akan mencari kontraktor untuk mengerjakan tol tersebut. 

Basuki memastikan tol tersebut diupayakan terus berjalan karena dia memproyeksi ada banyak investor ikut tender ulang tersebut. "Ini terus (berjalan) pasti bisa. Kalau dari market sounding-nya akan ada banyak yang ikut tender,” katanya.

Menteri PUPR mengharapkan pendanaan proyek tersebut bukan berasal dari anggaran di APBN melainkan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) termasuk pendanaan dari luar negeri.

Baca juga: Kurangi Kemacetan, Pembangunan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami Dimulai Tahun 2024

Menteri PUPR menambahkan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melakukan sosialisasi dengan pihak desa yang rencananya dilalui jalan bebas hambatan itu termasuk menjelaskan tender ulang proyek itu.

Tender ulang dilakukan karena belum berhasil mendapatkan pendanaan. "Karena yang kemarin itu gagal untuk dapat pendanaan. Sesuai aturan, kami batalkan (tender),” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono juga memastikan proyek itu terus berlanjut. Ia menjelaskan, setelah mendapat investor, Kementerian PUPR akan melakukan penandatanganan kontrak pada pertengahan 2024.

Baca juga: Jalur Alternatif Puncak Bogor Harus Dilebarkan untuk Dukung Pariwisata

Harapannya, lanjut dia, konstruksi dapat berjalan pada Juli 2024 dan proses pembebasan lahan lebih dahulu dilakukan pada awal 2024. “Kalau untuk lahan yang membiayai dari pemerintah pusat, tapi kalau untuk pembangunan fisiknya dari badan usaha atau investor. Sudah dihitung (dana pembebasan lahan) sekitar Rp7 triliun sampai Rp8 triliun,” imbuh Triono. (RO/S-3)