Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BUPATI Garut Rudy Gunawan menyatakan semua pihak masyarakat, aparat keamanan, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik harus solid untuk menyukseskan Pemilu 2024 agar berjalan lancar, damai, dan aman di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
"Kita semua total mulai stakeholder ya, bukan hanya TNI, Polri, tetapi semua, termasuk penyelenggara, partai politik, masyarakat, pemerintah daerah. Pak Kapolri minta dalam keadaan yang solid dan itu adalah kunci keberhasilan," kata Bupati saat kegiatan gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di Alun-alun Garut, Selasa (17/10), seperti dilansir dari Antara.
Ia menuturkan pemerintah daerah bersama aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI ataupun instansi lainnya berupaya untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan sukses.
Upaya menjaga keamanan pemilu itu, kata dia, dengan mengerahkan personel gabungan untuk menjaga keamanan, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar. Rudy menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dari seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan lancar.
Baca juga: ASN Yogyakarta Harus Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu Damai di Ruang Digital
"Bagaimana hal yang berhubungan dengan pemetaan menangani dan lain sebagainya, itu teknis di bawah koordinasi kepolisian (Polres Garut)," katanya.
Ia berharap tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Garut untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024 bisa tinggi dengan target sebesar 78 persen.
"Target 78 persen masyarakat Kabupaten Garut dapat berpartisipasi pada pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," katanya.
Kepala Kepolisian Resor Garut AKB Rohman Yonky Dilata menyampaikan pihaknya mengerahkan 2/3 dari seluruh personel yang ada di Polres Garut, ditambah personel TNI dan pemerintah daerah dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Garut.
Baca juga: Santri dan Milenial Garut Dukung Gibran sebagai Cawapres
Teknis pengamanan yang dilakukan kepolisian, kata dia, melaksanakan pengamanan sesuai dengan tahapan yang telah dibuat, termasuk di antaranya melakukan operasi menjaga ketertiban umum, dan juga memastikan pengamanan penyaluran surat suara ataupun gudang penyimpanan logistik KPU Garut.
"Kesigapan, kesiapsiagaan, kewaspadaan ini sangat-sangat kita perlukan, tadi yang Pak bupati sampaikan kuncinya adalah soliditas," katanya. (Z-6)
Setelah selesainya proses coklit itu, ditemukan 7.205 orang pemilih dinilai tidak memenuhi syarat.
Penyeludupan sabu oleh AS diketahui saat kepala regu pengamanan melakukan penggeledahan terhadap warga binaan berinisial CS, 30,
Program ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian.
Penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin menekankan pentingnya data dalam perencanaan. Pelaksanaan program pemerintah harus betul-betul terlaporkan dan tercatat.
Untuk menuntaskan masalah itu perlu dilakukan upaya edukasi agar anak tidak melakukan perkawinan dini.
KEJADIAN bencana alam di Jawa Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sejak awal 2024 hingga akhir Juni lalu, tercatat ada 874 kejadian bencana alam di provinsi ini.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved