Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Henes Sondegau, mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengganti Penjabat Bupati Intan Jaya Apolos Bagau.
Menurut dia, Apolos telah gagal mengendalikan harga kebutuhan hidup masyarakat yang naik fantastis seperti sembilan bahan pokok (sembako) yang rata-rata naik hingga 100-200%, harga BBM per liter sampai Rp100 ribu, belum lagi harga tiket pesawat Nabire-Intan Jaya mencapai Rp4 juta per orang.
"Setidaknya selama delapan bulan terakhir kami tidak melihat ada perubahan berarti di Intan Jaya. Apa yang digembar-gemborkan setelah beliau dilantik faktanya di lapangan nol besar. Justru saat ini masyarakat Intan Jaya sedang kesulitan karena harga-harga semua naik sampai 200% kenaikan. Dan entah apa yang beliau lakukan, sama sekali tidak ada," ungkap Henes dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (27/9).
Karena itu, Henes mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi serius terhadap kepemimpinan di Kabupaten Intan Jaya dengan mengganti Pj Bupati dengan orang yang memiliki kemampuan dan memihak kepentingan rakyat.
Dijelaskan Henes, akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok di Intan Jaya, masyarakat melakukan aksi demontrasi di halaman Kantor Bupati Intan Jaya. Aksi dilakukan oleh kelompok mahasiswa, pedagang, warga umumnya sebagai bentuk ketidakpuasaan lantaran merasa kehidupan di Kabupaten Intan Jaya semakin sulit.
Baca juga: Warga Malang tidak Kebagian Beras Bulog meski Antre Berjam-Jam
"Bayangkan saja carter pesawat Intan Jaya-Nabire mengalami kenaikan drastis awalnya Rp22 juta-Rp25 juta naik menjadi Rp40 juta, sedangkan untuk tiket pesawat awalnya Rp1,2 juta-Rp2,5 juta naik menjadi Rp4 juta, akibatnya semua barang naik sampai 100-200%. Lalu Pj Bupati seakan menonton saja tidak buat apa-apa. Ini sangat kami sesalkan," ucapnya.
Untuk itu, Henes meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, untuk segera mengevaluasi kinerja Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau yang tidak mampu menahan laju inflasi di Kabupaten Intan Jaya dengan mengontrol dan mengantisipasi kenaikan harga barang sehingga masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Belum lagi, hasil temuan di lapangan, lanjut Henes, saat ini Pj Bupati justru sibuk mengurus kepentingan politik pribadinya untuk mempersiapkan diri maju menjadi bupati pada Pilkada 2024 mendatang. Bagi dia, hal seperti ini hanya akan menambah beban masyarakat.
"Heran juga di tengah kesulitan yang ada di masyarakat justru pemimpinnya sibuk dengan kepentingan politik pribadinya. Ini kami minta Mendagri untuk jadi perhatian," tukasnya.
Saat ini, kata dia, sejumlah kios di Kota Sugapa ditutup akibat tidak adanya pasokan sembako untuk diperdagangkan. "Semoga keluhan kami masyarakat Intan Jaya ini didengar Bapak Mendagri agar ada perhatian serius merespons situasi Intan Jaya hari ini," pungkasnya. (RO/I-2)
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah berstatus penjabat (pj) yang bermain judi online. Tito tidak segan untuk mencopot.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih adanya puluhan daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved