Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan 11 sertifikat tanah yang terdiri dari tanah wakaf dan Barang Milik Daerah (BMD) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/9)
Bertempat di aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Raja Juli mengatakan, layanan sertifikasi wakaf mengalami lonjakan sertifikasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan peningkatannya hingga 546% dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Baca juga: Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa Ribet Antre
“Dulu tahun 1977 saat Peraturan Pemerintah tentang wakaf lahir hingga tahun 2014, layanan sertipikat wakaf kita hanya 2680 sertipikat saja. Tetapi saat Presiden Jokowi memimpin pemerintahan, layanan sertifikat wakaf kita meningkat menjadi 14.651 sertipikat pertahun atau meningkat 546%,” terang Raja Antoni lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Menteri ATR Sebut Lahan Tinggal di Pulau Rempang Tidak Kantongi HGU
Menurutnya, capaian yang meningkat tersebut merupakan dedikasi dan kerja keras jajaran ATR/BPN dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja bermandikan keringat demi kepastian hukum atas tanah masyarakat,” tandas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Oleh karena itu, Raja Antoni mengajak supaya capaian yang signifikan ini tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih tinggi lagi hingga tidak adalagi tanah umat yang tidak bersertipikat.
Raja Antoni mengungkapkan sertifikasi tanah wakaf akan sangat bermanfaat bagi bidang tanah yang dimiliki oleh umat dan wakif yang mendermakan tanahnya.
Ia meyakini sertifikat tersebut akan menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi umat dalam menjalankan kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial keagamannya sekaligus menjaga niat baik para wakif.
Baca juga: Ayep Zaki Dorong Kompetensi Nazhir Wakaf Wujudkan Kemaslahatan Bangsa
“Alasannya sedehana agar umat bisa beribadah dan berkegiatan dengan nyaman. Pada saat yang sama niat baik para wakif yang mendermakan tanahnya juga menjadi amal jariyah,” ungkap Wamen ATR/BPN.
Sertifikat yang diserahkan ialah sertifikat wakaf peruntukan lembaga pendidikan, SDIT, Pemakaman di Kabupaten Bandung, 3 sertifikat wakaf peruntukan masjid di Kabupaten Bandung Barat.
Selanjutnya terdapat 2 sertifikat wakaf masjid di Kota Cimahi serta 1 sertipikat peruntukan Taman Masjid Aljabar dan 1 sertifikat taman foto milik Pemkot Bandung. (RO/H-3)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
BSI Deposito Wakaf Seri 04 ini menargetkan pengumpulan dana wakaf sebesar Rp10 miliar dari potensi alumni ITB sekitar 130.000 orang.
LW Doa Bangsa hadir untuk ikut serta dalam penguatan ekonomi syariah di daerah.
Program tersebut ditujukan khusus untuk melindungi pekerja informal dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan dan tingginya risiko finansial.
Perbedaan data yang terjadi karena definisi yang kurang harmonis, harus segera diatasi agar strategi yang sudah ada dapat diturunkan menjadi rencana aksi yang jelas.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved