Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri sudah menetapkan enam penjabat kepala daerah di Jawa Barat. Mereka terdiri dari tiga penjabat bupati dan tiga penjabat wali kota.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan keenam penjabat itu akan dilantik pada Rabu, 20 September mendatang.
Mereka ialah Penjabat Wali Kota Bekasi Gani Muhammad, Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, Penjabat Bupati Bandung Barat Arsan Latief, Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman, dan Penjabat Bupati Purwakarta Benny Irwan.
Baca juga : 7 Nama Penjabat Kepala Daerah Sumatra Selatan Diumumkan
Mereka akan menggantikan kepala daerah definitif sebelumnya yang habis masa jabatannya September ini. Nama-nama yang diusulkan menjadi penjabat bupati dan wali kota sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bey mengatakan sesuai mekanisme, Pemda Provinsi Jabar mengusulkan sejumlah nama kepada Kementerian Dalam Negeri. Selain itu DPRDkabupaten dan kota juga bisa mengusulkan nama sebagai calon penjabat. "Itu kan sudah ada usulan ya, usulannya dari DPRD terus dari Pemprov, juga dari Kemendagri, jadi sudah melalui mekanisme," kata Bey.
Baca juga : Mendagri: Pj Kepala Daerah tak Netral Bakal Disanksi
Dia mengaku sudah menerima surat dari Kemendagri terkait pengangkatan enam penjabat bupati dan wali kota di wilayah Jabar.
Selain keenam penjabat akan ada juga sejumlah kepala daerah yang akan habis masa jabatannya hingga Desember 2023. Pada November 2023 akan ada satu penjabat kepala daerah yang habis masa jabatannya dan sisanya habis pada Desember 2023. (Z-4)
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah berstatus penjabat (pj) yang bermain judi online. Tito tidak segan untuk mencopot.
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, optimistis produksi pangan di wilayahnya tahun ini meningkat. Hal itu didorong dengan gelontoran bantuan 10.000 alsintan dan pupuk.
Pemprov Jawa Tengah memberangkatkan sebanyak 1.088 warganya dalam program mudik gratis menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, pada Minggu, 7 April 2024.
Terjadi peningkatan jumlah penerbangan di Bandara APT Pranoto saat periode mudik Lebaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved