Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp449 juta untuk kegiatan droping air bersih di daerah-daerah kekeringan akibat kemarau.
Anggaran penanganan daerah kekeringan yang bersumber dari APBD Klaten 2023/Perubahan, dinyatakan aman untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan air musim kemarau ini.
"Anggaran Rp449 juta itu aman untuk kegiatan penyaluran bantuan air di daerah kekeringan akibat kemarau ini," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Klaten Rujedy, Kamis (14/9).
Baca juga: Peringati HUT Lalu Lintas, Polres Klaten Bagikan 200 Paket Sembako
Pasalnya, kegiatan droping air BPBD Klaten juga mendapat dukungan program corporate social responsibility (CSR) dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan daerah.
"Jadi, anggaran penanganan daerah kekeringan BPBD Klaten Rp449 juta itu cukup aman untuk kegiatan penyaluran bantuan air sampai musim penghujan tiba nanti," katanya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Klaten Serahkan Santunan Rp115 Juta Kepada Ahli Waris Perangkat Desa Kebonharjo
Kabupaten Klaten mulai 1 Juni-31 Oktober 2023 dinyatakan dalam status siaga darurat bencana kekeringan. Ini berdasarkan Keputusan Bupati No 360/193 tanggal 9 Juli 2023.
Sementara, daerah kekeringan akibat El Nino di Klaten terjadi di 10 desa tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kemalang (5 desa), Bayat (3 desa), dan Jatinom (2 desa).
Krisis air bersih di Kecamatan Kemalang melanda warga Desa Kendalsari, Sidorejo, Tlogowatu, Tegalmuyo, dan Tangkil. Lima desa ini terletak di kawasan lereng Gunung Merapi.
Kemudian, kekeringan di Kecamatan Bayat dialami warga Desa Jambakan, Ngerangan, dan Krakitan, serta Desa Bandungan dan Temuireng yang kekeringan di Kecamatan Jatinom.
"Hingga hari ini, BPBD Klaten bersama program CSR telah menggelontorkan bantuan air bersih ke seluruh desa kekeringan itu sebanyak 337 tangki atau 1.685.000 liter," jelasnya. (Z-10)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat penyediaan air bersih dan air minum perpipaan 100% pada 2030.
Israel menggunakan air sebagai senjata perang saat pasokan ke Gaza anjlok 94%. Tindakan itu menyebabkan bencana kesehatan yang mematikan.
SEBANYAK 2.683 kepala keluarga (KK) atau 8.059 jiwa warga enam desa di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini mengalami krisis air bersih dampak dari kemarau ini.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, setiap musim kemarau warga Desa Megale kesulitan mendapatkan air bersih.
BPBD Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), menyatakan 97 desa dari 20 kecamatan berpotensi mengalami krisis air bersih. Meski demikian, baru satu desa yang mengajukan permintaan air bersih.
SUPLAI air bersih ke Rumah Susun (Rusun) Fanindo, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, kembali mengalami gangguan.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved