Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) melalui rapat paripurna pada Jumat (28/7) telah memberhentikan Wali Kota nonaktif Yana Mulyana. Kini, tujuh Fraksi DPRD yang ada, tengah menggodok nama bakal calon Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung untuk menjalankan roda pembangunan selama satu satu tahun ke depan.
Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan di Bandung Selasa (1/8), mengatakan, pemberhentian Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023 mendatang.
"Setiap fraksi bisa mengajukan tiga nama calon Pj Wali Kota Bandung, paling lambat disetorkan 4 Agustus 2023 untuk dibahas di tingkat pimpinan DPRD," jelasnya.
Baca juga : 170 Kepala Daerah Akhiri Jabatan di September, Kemendagri Tunggu Nama Pengganti
Menurut Tedy, fraksi harus mengusulkam tiga nama dengan syarat orang yang diajukan memenuhi syarat yaitu PNS golongan IV Eselon 2. Nantinya, ia bersama pimpinan DPRD Kota Bandung akan memilih tiga nama untuk diajukan ke Pemerintah Pusat, tanpa harus melalui gubernur pada 9 Agustus 2023.
"Penentuan nama berdasarkan usulan dari fraksi, tidak ada voting tapi berdasarkan musyawarah mufakat dan tidak hanya DPRD Kota Bnadung yang mengusulkan tiga nama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pun mengajukan tiga nama ke Pemerintah Pusat," terangnya.
Baca juga : Tujuh PJ Kepala Daerah Dikembalikan ke Kemendagri
Tedy menambahkan, nantinya dari nama-nama yang disusulkan pemprov dan Pemkot Bandung akan ditunjuk satu orang untuk memimpin Kota Bandung. Ia berharap siapa pun yang jadi Pj Wali Kota, harus yang paham Kota Bandung dan bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi seperti transportasi, banjir, macet, hingga sampah.
"DPRD berharap yang terpilih sebagai Pj nantinya tentu yang paling penting profesional integritas, pemahaman Kota Bandung juga mendalam, sehingga bisa lebih cepat menangani permasalahan yang ada," lanjutnya.
Sementara itu Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung yang juga anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, mengatakan bahwa pihaknya sedang menggodok empat nama untuk dibahas menjadi tiga nama. Tiga nama masing masing berasal dari pemkot, provinsi dan satu dari pemerintah pusat.
"Saya ajukan dari Pemkot Bandung hanya satu karena yang memenuhi syarat eselon 2 hanya satu orang yaitu Ema Sumarna. Nantinya PJ Wali Kota harus yang menguasai dan paham kondisi Kota Bandung serta memahami permasalahan, sehingga tidak perlu adaptasi," ujarnya.
Selain itu syarat lain dari Partai NasDem, ucap Awangga, Pj Wali Kota harus netral tidak ada kepentingan politik. Pj Wali Kota harus yang paham Kota Bandung, jangan sampai yang ditunjuk orang baru mengenal Kota Bandung tentu harus adaptasi dulu, kalau yang paham jadi langsung bisa bekerja. (Z-4)
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
BAKAL Calon Wali Kota Medan dari Partai NasDem, Rico Waas memastikan akan memberikan ruang yang besar untuk seniman dan pegiat literasi jika menang dalam Pilkada 2024.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved