Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan energi
termasuk elpiji hingga ke seluruh pelosok.
Sebagai upaya mengawal dan memastikannya, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melakukan tinjauan langsung ke 4 pangkalan resmi elpiji yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (30/07).
Pangkalan elpiji 3 kgyang dikunjungi di antaranya adalah Pangkalan Kunarsih di Kecamatan Tembalang, Pangkalan Zumrotul Mutmainah di Kecamatan Pedurungan, Pangkalan Sunarto di Kecamatan Pedurungan dan Pangkalan Ragil di Kecamatan Tembalang.
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna
Anggraini mengungkapkan, kunjungan langsung ke pangkalan ini bertujuan
melihat langsung kondisi penyaluran elpiji bersubsidi. "Dari sisi stok dan suplai kepada para agen elpiji subsidi sangat aman, sehingga
yang menjadi fokus adalah memastikan penyaluran hingga dan di rantai
terakhir distribusi yaitu di pangkalan," jelas Mia.
Dari Kunjungan Lapangan ini, seluruh Pangkalan menyatakan suplai lancar. "Konsumen yang kami temui menyatakan selalu dapat memperoleh produk elpiji 3 kg karena selalu tersedia di Pangkalan. Fakta yang lebih membanggakan adalah pemilik pangkalan ini sesungguhnya juga menjadi pejuang Subsidi Tepat yang mendorong subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran," tandasnya.
Subsidi Tepat
Para pemilik pangkalan, lanjut dia, juga sungguh-sungguh memastikan terpenuhinya kebutuhan warga yang berhak di sekitarnya. Mereka juga selektif dalam memenuhi kebutuhan di luar warga yang selama ini sudah terdaftar.
Dia menambahkan beberapa pangkalan juga mendorong konsumen yang mampu
untuk menggunakan Bright Gas agar elpiji 3 kg benar-benar dikonsumsi hanya oleh masyarakat yang berhak. "Ini luar biasa karena program subsidi tepat ini selayaknya memang menjadi program bersama seluruh komponen negeri ini," tutur Mia.
Pada proses tinjauan langsung tersebut, Mia juga mengecek pelaksanaan
pendataan konsumen elpiji 3 kg.
Zumrotul Mutmainah, pemilik pangkalan mengatakan untuk program pendataan dalam rangka subsidi tepat LPG, di pangkalan itu tahap awal pendataan kami mintakan KTP pelanggan. "Lalu saya cek apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan tersebut sudah terdaftar atau
belum. Jika belum terdaftar, kami akan mintakan Kartu Keluarga (KK)
pelanggan."
Sementara itu, salah satu konsumen mengaku tidak bermasalah dengan pendataaan untuk program subsidi tepat. "Tidak masalah saya harus menyerahkan KTP, apalagi penggunaannya untuk memastikan penyaluran elpiji 3 kg kepada yang berhak untuk menggunakannya."
Agar membuat penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran dengan program Subsidi Tepat LPG, Pertamina juga mengharapkan kerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah serta dinas perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk ikut mengawasi. "Pengawasan bersama diperlukan untuk memastikan subsidi negara tepat diterima masyarakat yang berhak," jelas Aji Anom, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah. (N-2)
BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperingatkan 21 daerah di di pegunungan bagian tengah, Pantura tengah dan Pantura timur Jawa Tengah berpotensi hujan ringan-sedang hari ini.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
Trend dan minat masyarakat tinggal di wilayah berbukit dengan lingkungan asri dan berudara sejuk, khusunya pasca Pandemi Covid-19
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved