Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANAAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Semarang, Jawa Tengah mengalami sejumlah masalah. Di antaranya ialah adanya sekolah dasar (SD) yang kekurangan murid hingga mencapai 50% dari target dan sekolah menengah pertama (SMP) yang justru kekurangan kelas.
Pemantauan Media Indonesia Kamis (13/7) PPDB tingkat SD dan SMP di Kabupaten dan Kota Semarang terdapat ketimpangan,. Sistem zonasi membuat banyak sekolah yang mengalami kondisi kelebihan dan kekurangan murid.
Di Kabupaten Semarang dari 451 SD negeri, sebanyak 218 sekolah mengalami kekurangan murid karena hanya berisi 2 sampai 10 siswa. Sementara di sekolah SMP negeri sebagian besar terutama di dekat keramaian seperti kecamatan justru kekurangan kelas.
Baca juga: Kisruh PPDB, Kemendikbud-Ristek akan Revisi Permendikbud No.1 Tahun 2021
Tak hanya di kabupaten, Kota Semarang juga mengalami kondisi serupa, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di daerah tetangga tersebut.
"Kita telah lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB SD dan SMP," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.
Baca juga: Kisruh Kecurangan dalam PPDB, Menko PMK Minta Pemda Evaluasi Pemerataan Pendidikan
Perlu ada beberapa perbaikan seperti zonasi, lanjut Heaverita Gunaryanti Rahayu, tapi tidak besar. Namun yang tampak jelas adalah kekurangan jumlah SMP negeri karena ada daerah yang cukup jauh seperti untuk daerah Tanjung Emas sekolah terdekat hanya di SMP Negeri 4 Semarang yang berada di
Kecamatan Gayamsari.
Kekurangan lainnya adalah SMA Negeri, demikian Heaverita Gunaryanti Rahayu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu telah bersurat kepada Gubernur Jawa Tengah.
"Jika kebutuhan SMA negeri itu disetujui, kita siap hibahkan lahannya," imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Sukaton Purtomo Priyatmo secara terpisah, mengatakan pada PPDB SD dan SMP negeri di daerah ini mendalami perbedaan permasalahan yakni SD kekurangan murid tapi SMP kekurangan kelas.
Ratusan SD negeri di Kabupaten Semarang, ujar Sukaton Purtomo Priyatmo, mendalami kekurangan siswa pada umumnya terjadi di pedesaan, tetapi untuk daerah perkotaan seperti dekat kantor kecamatan atau kabupaten terpenuhi.
"Di pusat ibukota Kabupaten Semarang rata-rata sudah terpenuhi jumlah kelasnya, tetapi di wilayah kecamatan masih kurang," tambahnya.
(Z-9)
PULUHAN Piagam palsu mewarnai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Kabar itu dibenarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng.
PPDB secara online di Brebes, Jawa Tengah, mengalami kendala bagi operator sekolah dalam memasukkan berkas pendaftaran calon peserta didik baru ke dalam aplikasi.
Disdikbud Provinsi Jawa Tengah mengumumkan bahwa 70 ribu siswa dari keluarga tidak mampu telah diakomodir dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024
Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Tengah akan dibuka besok, Selasa (11/6)
BAKAL calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyebut kondisi sekolah di Indonesia membuat peserta didik stres. Pasalnya, ia mendapatkan laporan
BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperingatkan 21 daerah di di pegunungan bagian tengah, Pantura tengah dan Pantura timur Jawa Tengah berpotensi hujan ringan-sedang hari ini.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
Trend dan minat masyarakat tinggal di wilayah berbukit dengan lingkungan asri dan berudara sejuk, khusunya pasca Pandemi Covid-19
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved