Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KRISIS blanko pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-e mengancam 19.710 pemilih potensial di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meski sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih potensial kemungkinan besar tidak bisa menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum 2024 lantaran belum memiliki KTP elektronik.
Komisioner Bidang Divisi Data dan Perencanaan KPU Flores Timur Fabianus Boli Uran menjelaskan KTP elektronik menjadi syarat paling mutlak bagi pemilih agar bisa menggunakan hak suara mereka.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman
"Iya syarat mutlak, tidak ada ruang lain. Di regulasi itu, orang wajib membawa dan menunjukan KTP elektronik," ujar Fabianus.
"Mereka datang bawa surat panggilan memilih (C6) lalu tunjukan ke petugas. Surat panggilan memilih itu kan undangan, jadi memastikan dia memilih itu KTP elektronik," lanjutnya..
Fabianus mengatakan pemilih potensial terdiri dari beberapa kategori yaitu, pemilih pemula yang akan genap 17 tahun pada 14 Februari 2024 mendatang dan pemilih yang tidak berada di tempat saat badan adhoc melakukan pencoklitan, misalnya kerja di luar wilayah atau urusan pendidikan.
Baca juga : Melihat Kesulitan Masyarakat, Adam Bethan Putuskan Jadi Bacaleg
"Ada juga saat teman-teman melakukan pencoklitan tidak bisa ditemui. Kemudian kategori pemilih yang sudah pindah domisili dan urus KK baru tapi alamat KTP masih lama, termasuk pemilih yang KTP rusak," jelasnya.
Pihaknya terus membangun koordinasi bersama Dinas Dukcapil Flores Timur agar pemilih potensial yang telah memenuhi syarat segera dilakukan perekaman KTP elektronik.
"Waktu kita sampaikan data-data, Pak Penjabat Bupati sudah mengambil langkah bijaksana untuk menginstruksikan Dukcapil mengambil langkah-langkah strategis," tutur Fabianus.
Baca juga : 165 Bacaleg Flotim Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Larantuka
Sementara Sekretaris Dinas Dukcapil Flores Timur Herman Tukan mengaku keterbatasan blanko menjadi kendala utama untuk menjamin kepemilikan KTP elektronik bagi pemilih potensial.
"Kita tidak bisa memastikan karena lambat dan cepatnya pelayanan sangat bergantung pada blanko," ungkapnya.
Pihaknya terus berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Flores Timur. Dukcapil Flores Timur telah meminta bantuan ke Ditjen Dukcapil namun sampai saat ini belum menemukan jawaban. (Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved