Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTAMINA melanjutkan program pencocokan data LPg 3 kilogram gelombang kedua yang dilakukan di 8 Kota dan Kabupaten Jawa Tengah. Kali ini, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) melakukannya sub penyalur atau pangkalan resmi LPG 3 kg di sebelas kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kegiatan itu dilakukan di Kabupaten Boyolali, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kudus, Kulon Progo, Magelang, Sragen, Tegal, dan Kota Yogyakarta
Juru Bicara PT Pertamina Patra Niaga Jawa Tengah dan DIY Brasto Galih Nugroho, menyampaikan saat ini untuk sebelas kota dan kabupaten tersebut dilakukan pencocokan data agar penyaluran LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tepat sasaran. Pencocokan data per 1 Juni dilakukan secara bertahap dan berkala di seluruh pangkalan resmi Pertamina Patra Niaga.
Brasto menyebut tujuan dilaksanakannya program ini untuk penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran. Pertamina juga melakukan skema transaksi pencocokan data di pangkalan resmi. Pencocokan data digital akan membantu pencatatan di Pangkalan sehingga penyaluran LPG 3 Kg lebih akuntabel ataupun transparan.
Pencocokan data konsumen rumah tangga dan usaha mikro dilakukan pada sub penyalur atau pangkalan resmi LPG 3 kg tanpa perlu penggunaan atau memilki smartphone atau gadget milik konsumen. Pencocokan data disinergikan dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Jika NIK (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sudah terdata di P3KE dan datanya cocok, konsumen bisa langsung bertransaksi pembelian LPG 3 Kg di sub penyalur atau pangkalan resmi. Namun jika belum terdata, konsumen dapat mendaftarkan NIK KTP dan KK di sub penyalur atau pangkalan resmi dengan pendaftaran hanya dilakukan sekali," tambahnya.
Brasto menjelaskan sebelumnya, program ini sudah berjalan pada gelombang pertama dan kedua sebanyak 14 kota dan kabupaten. (N-2)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved