Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTAMINA Patra Niaga hadir untuk menyalurkan energi ke seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, di Jawa Tengah, perusahaan itu turut mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dengan menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada 2022 sebesar Rp2,6 triliun.
Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Regional Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho mengungkapkan, secara rutin pihaknya menyetorkan PBBKB baik ke pemerintah daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Kami mendukung optimalisasi pendapatan daerah khususnya dari setor pajak daerah yang berasal dari penjualan bahan bakar kendaraan bermotor. Pertamina Patra Niaga menyetorkan PPBKB dengan rata-rata per bulan lebih dari Rp191 miliar di Jawa Tengah dan lebih dari Rp25 miliar di DIY," ungkapnya.
PBBKB sendiri merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermotor. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, tarif PBBKB
ditetapkan sebesar 5%. Hal ini membuat semakin besar harga bahan
bakar yang dibeli oleh masyarakat, maka semakin banyak setoran PBBKB yang dapat diberikan.
Agar dapat meningkatkan pendapatan PBBKB termasuk di wilayah Jawa bagian tengah, Brasto menghimbau agar masyarakat dapat beralih menggunakan produk BBM berkualitas Pertamina. Setoran PBBKB yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang senantiasa
menggunakan produk unggulan Pertamina seperti BBM berkualitas. Secara tidak langsung, penggunaan BBM berkualitas dapat membantu peningkatan pendapatan daerah setempat," tutup Brasto. (N-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pada Bidang Pendidikan telah direalisasikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebanyak 367 RKB, Pembangunan SMP Baru yakni SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16 Denpasar.
Penerima BBM bersubsidi di Bangka Belitung harus membayar pajak kendaraan.
"Nanti akan membuat perda tentang retribusi sampah mengatur hasil pengelolaan sampah di Supiturang. Sehingga sampah yang sudah dihasilkan TPA bisa berdampak pada PAD."
DPRD dan Pemprov DKI sepakat nilai rancangan APBD untuk 2024 sebesar Rp81,7 triliun.
Juru parkir menjadi salah satu ujung tombak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggenjot perolehan retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved