Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GANGGUAN sistem transaksi Bank Syariah Indonesia sejak empat hari terakhir yaitu mulai Senin hingga Kamis (11/5) seolah telah melumpuhkan roda perekonomian di kawasan Provinsi Aceh.
Pasalnya sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat umum di wilayah paling barat Indonesia itu menggunakan jasa perbankan BSI.
Gangguan pada sistem perbankan bank pelat merah itu menjadi pukulan berat terhadap sistem perdagangan dan perputaran uang di masyarakat Aceh.
Baca juga : Klarifikasi BSI: Pembayaran Haji 2023 tidak Mundur
Pakar Ekonomi Universitas Syiah kuala Aceh, Amri mengatakan, kerapuhan sistem pertahanan siber di Bank BSI telah meluluhlantakkan berbagai lapisan pedagangan dan usaha masayarakat di bumi Serambi Mekkah.
Baik itu antar sesama usaha yang beraktivitas di Aceh atau mereka yang ber-transakdi dengan bisnis ke luar daerah bahkan luar negeri. Kerugian ini menurut Amri, paling banyak dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Baca juga : BSI Eror Berhari-hari, Ini yang Dilakukan OJK
Dikatakan Amri, persoalan ini tidak lepas dari sistem monopoli perbankan yang berlaku di Aceh sekarang. Misalnya transaksi keuangan di 23 kabupaten/kota hanya dikuasai BSI dan BAS (Bank Aceh Syariah).
Sedangkan bank konvensional lainnya harus hengkang dari Aceh. Sementara dua perbankan yang berkutat di Aceh itu seperti tidak siap menghadapi berbagai rintangan. Sistem monopoli ini lah yang membuat mereka merasa tidak tersaingi. Hal itu tentu berpengaruh terhadap pelayanan rasakan.
Dia mencontohkan di Mekkah Arab Saudi, perbankan syariah diterapkan, sedangkan bank konvensional internasional masih beroperasi.
"Saya sejak lima tahun lalu telah mengingatkan, bahwa kalau hanya ada dua perbankan yang diizinkan beroperasi di Aceh sangat sulit mendongkrak ekonomi daerah. Karena itu tidak ubah-nya seperti monopoli ekonomi. Kalau ini benar sangat susah membangkitkan perekonomian Aceh. Lalu kemiskinan dan pengangguran terus akan terjadi" tutur Amri yang juga alumnus Graduate Research Institute for Policy Studies (GROSIR) Tokyo, Jepang tersebut.
Amri mengaku sangat setuju dengan perbankan berbasis syariah, tapi perbankan konvensional jangan dulu minggat di Aceh. Bahkan sejak 2008 dirinya telah membuka rekening syariah pada sebuah bank yang sudah mulai mengadakan sistem syariah kala itu.
Amri yakin gangguan sistem transaksi di BSI saat ini adalah di serang oleh peretas tidak ber tanggung jawab. Dan ini sangat dikhawatirkan terhadap keamanan saldo nasabah.
Amri mengingatkan nasabah, jika ada saldo rekening yang berkurang segera melapor bank BSI setempat atau melapor ke Aparat Penegak Hukum. Menurutnya, ini bukan tidak mungkin terjadi.
"Sistem besar saja bisa diserang hingga error, apalagi Saldo rekening Nasabah," ujarnya.
Ia juga mengimbau nasabah BSI lebih hati-hati dan waspada terhadap pencatatan debit dan Kredit di buku Tabungan Nasabah. Kewaspadaan terhadap praktik perbankan perlu dipahami agar nasabah tidak dirugikan.
"Yang jelas rusak sistem empat hari pasti kegiatan ekonomi dan Aktivitas bisnis masyarakat sangat terganggu," tutur dosen senior pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala tersebut. (Z-5)
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) secara konsisten mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya dari aspek digital.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dinilai perlu memperbaiki reputasi perusahaan kepada publik. Pasalnya, sejak diresmikan berdiri, sudah terlalu banyak isu miring yang menghampirinya.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara perihal keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang melakukan penarikan dana jumbo dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
UPAYA merger tiga bank BUMN syariah pada 2021 dinilai tak membuahkan hasil. Tujuan untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai entitas syariah terbesar dunia juga dianggap sekadar angan.
Secara nominal, total penukaran riyal di BSI hingga Mei 2024 menembus 116,92 juta SAR, sehingga menghasilkan fee based income (FBI) sebesar Rp16,74 miliar.
PP Muhammadiyah menarik seluruh dana dari Bank Syarian Indonesia (BSI) karena keluhan tidak direspon. DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi manajemen BSi.
Microsoft mengumumkan pemadaman global yang mempengaruhi produk seperti Outlook dan Minecraft telah diatasi setelah hampir 10 jam.
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved