Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Lampung disebut memiliki tunggakan pajak kendaraan selama setahun terakhir. Bahkan, mobil dinas sejumlah pejabat lain di provinsi itu juga mengalami hal serupa.
Tunggakan pajak sejumlah mobil dinas itu juga diakui oleh Plh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah.
"Memang benar, kami sudah konfirmasi dengan Biro Umum, mereka sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf bahwa ini adalah suatu kelalaian," katanya, Selasa (9/5).
Baca juga: Pemda Lampung Dianggap Tak Mampu Tangani Jalan Rusak, Jokowi Ambil Alih
Menurutnya, adanya tunggakan pajak tersebut merupakan sebuah keteledoran. Saat ini Pemprov Lampung sudah menyelesaikan tunggakan tersebut.
"Jadi ini keteledoran, Alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan administrasinya sesuai ketentuan, sudah selesai dibayar semua," kata dia.
Baca juga: Pemeriksaan LHKPN Belum Rampung, KPK Panggil Lagi Kadinkes Lampung Reihana Pekan Depan
Pihaknya juga meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari adanya keteledoran itu. Dia menganggap adanya informasi tunggakan pajak itu sebagai sebuah koreksi.
"Kami meminta maaf atas kegaduhan ini, kami mengucapkan terima kasih terhadap seluruh masyarakat yang memberikan suatu pengawasan," kata dia.
Adanya tunggakan pajak sejumlah kendaraan dinas di Lampung ini awalnya diungkap di media sosial. Akun @partaisocmed di Twitter mencuit bahwa mobil dinas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim menunggak satu tahun.
Tak hanya mobil dinas milik Gubernur serta Wakil Gubernur, mobil dinas Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay juga menunggak pajak. (Z-10)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Kejati Lampung menahan sekaligus menetapkan Arinal Djunaidi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi.
TNWK merencanakan penguatan infrastruktur pengamanan kawasan, meliputi pembangunan tanggul dan kanal, pagar pengaman, tembok penahan tanah, serta pembatas permanen.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kondusif ini dilakukan untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang telah berkumpul sejak pagi hari.
Ribuan petani merayakan panen raya dengan suka cita, menyusul penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram oleh pemerintah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi khawatir kembali viral sampai melarang wartawan media mengambil gambar atau meliput kegiatannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved