Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR pidana Universitas Jenderal Soediman, Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho menilai tuntutan mati bagi mantan Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa sudah sangat tepat. Tidak ada hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini.
“Saya menilai tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah tepat,” kata Hibnu, Kamis (30/3).
Dijelaskannya, dalam berbagai hal, banyak yang memberatkan Teddy Minahasa. Disebutkannya, kasus narkoba ini dilakukan Teddy yang notabene adalah seorang penegak hukum. “Apalagi, dia perwira tinggi,” kata Hibnu.
Dalam pesidangan, lanjutnya, Teddy juga tidak mengakui perbuatannya. “Dia tidak memperlancar jalannya pemeriksaan."
Hibnu menilai Teddy tidak mendukung pemberantasan nakotika di Indonesia. Padahal Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat nakotika. Ini dibuktikan dengan penjara yang hampir 70% kasusnya ialah nakotika.
“Teddy tidak bisa memberikan keteladanan terhadap polisi yang lain,” tandasnya.
Hal yang tidak kalah penting, lanjut dia, perbuatan Teddy Minahasa telah membuat citra kepolisian rusak.
Mengenai banyaknya tuntutan agar hukuman mati dihapus, Hibnu mengatakan bahwa ada perbedaan perspektif dalam penegakan hukum dan penegakan HAM.
“Dari kaca mata hukum, mudah-mudahan hukuman mati akan memunculkan efek jera bagi para calon pelaku lainnya, agar tidak main-main dengan narkoba. Apalagi jika mereka aparat penegak hukum,” tegasnya. (N-2)
Jaksa menyebut hal memberatkan dalam kasus ini yakni karena mantan Dirut Pertamina itu tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mantan General Manager PT Persero Batam, Ardiansyah, dituntut dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan atau 2,6 tahun atas karus korupsi di mantan perusahaannya.
Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara menuntut mati 22 penggedar narkoba untuk memberikan efek jera.
Jaksa menuntut Stefanus Roy Rening penjara 5 tahun karena merintangi penyidikan kasus suap dan gratifikasi Lukas Enembe.
Jaksa Agung New York mengajukan tuntutan sebesar US$370 juta terhadap mantan presiden Donald Trump dalam kasus penipuan properti.
Perusahaan tersebut juga telah mengikuti peraturan internal perusahaan dan tidak ditemukan kerugian negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved