Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tenggara (Sultra) Sitti Saleha mengingatkan bahwa ada sanksi yang bakal diberikan kepada distributor yang berani menimbun sembako.
"Distributor nakal yang menimbun sembako akan diberikan sanksi tegas," katanya di Kendari, Sultra, Selasa (28/3).
Kata dia, sejauh ini memang tidak ada laporan terkait itu, namum pihaknya terus melakukan monitoring harga. Ditambah, saat ini Sultra mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat karena tingginya harga bahan pokok terutama beras.
Baca juga: Mendagri Ingatkan Para Pengusaha tidak Timbun Komoditas
"Tapi sejauh ini belum ada laporan, tapi kami sudah wanti-wanti soal penimbunan ini," tegas Saleha.
Untuk mencegah inflasi, pihaknya akan menggelar pasar murah dan waktu dekat ini. "Kita akan adakan pasar murah sebanyak tiga 3 kali. Kegiatan ini kami akan libatkan distributor yang kerjasama dengan Bulog dan Bank Indonesia perwakilan Sultra," jelasnya.
Baca juga: Stok Minyak Goreng di Ritel Palembang Aman, Pemprov Sumsel Minta tak Aksi Timbun
Sementara itu Ketua Kadin Sultra Anton Timbang mengatakan, pihaknya juga menggelar pasar murah selama Ramadan untuk mencegah inflasi.
"Kadin buat pasar murah di lima pasar di Kendari. Bentuknya subsidi harga Rp5 ribu rupiah. Selain itu juga membuat pasar digital bersama Pemkot Kendari dan dilaksanakan di lima kecamatan di Kota Kendari," tukasnya. (Z-6)
Bank DKI senantiasa berupaya memberikan kontribusi membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung terwujudnya salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19 pada 2020.
Sembako yang disalurkan antara lain, beras, minyak goreng, gula, telur hingga keperluan rumah tangga lainnya
Penyaluran bantuan sosial telah dilakukan sejak 2020 saat covid-19 melanda.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polda Sulawesi Tenggara membekuk dua mafia tanah yang merugikan negara senilai Rp1,3 miliar di Kota Kendari.
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra akan terus konsisten dengan transformasi digital yang dilakukan dan bangun bersama.
OMBUDSMAN RI rekomendasikan agar Kementerian ESDM dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk untuk kembali mengoperasikan pertambangan di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sultra.
KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) terus bertambah di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 34 kasus DBD ditangani RSUD Bahteramas dalam sepekan terakhir.
Beberapa daerah di Sultra diprediksi berpotensi mengalami hujan sedang hingga tinggi mulai 11-20 Januari 2024.
2024 menjadi tantangan bagi Pemprov Sultra untuk semakin nyata memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved