Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PSI DIY) Kamaruddin angkat suara terkait persekusi terhadap Risa Karmida (RS).
Risa merupakan warga Yogyakarta yang mendapatkan ancaman dari ormas terkait tulisannya di media sosial pada April 2022. Ia menulis soal status rumah yang ingin ia beli namun tidak bisa dinaikkan statusnya menjadi SHM dan hanya bisa menjadi HGB. RS merupakan warga Yogyakarta keturunan.
"PSI berpandangan bahwa warga Yogyakarta sebaiknya dapat memaafkan dan terkait keluhan hati Ibu RS, seorang perempuan yang merupakan ibu dari 2 anak ini. Hal tersebut hanyalah ungkapan kesedihan dan ketidakpahaman beliau belaka, bukan tindakan politik," ujar Kamaruddi lewat keterangan yang diterima, Sabtu (18/3).
Ia menambahkan, postingan lawas RS itu belum lama ini dipersoalkan oleh sejumlah ormas dan menjadi viral. Ormas tersebut mendesan RS meminta maaf kepada masyarakat dan itu sudah dilakukannya. Pertemuan RS dengan ormas itu difasilitasi oleh Kesbangpol pada 8 Maret 2023.
"Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan yang akan difasilitasi oleh pihak Polda DIY, Poltabes Kota Yogyakarta. PSI akan tetap melakukan pendampingan hingga masalah ini bisa didudukkan sebagai mana mestinya," tandasnya.
PSI sambung Kamaruddin, sejak awals selalu mendukung keberadaan Yogya sebagai daerah istimewa seperti yang diamaantkan konstitusi.
Namun di sisi lain, lanjutnya, PSI memahamk kesulitan yang dialami masyarakat Yogya. Seperti UMR rendah, harga tanah yang sangat tinggi dibandingkan pendapatan hingga kemiskinan. "Dengan UMR Yogyakarta, mungkin warga Yogyakarta hanya bisa mengontrak rumah yang dimiliki oleh pendatang. Oleh karena itu, kepemilikan rumah merupakan keanugrahan yang diidam-idamkan," imbuhnya
Karena itu, sambung Kamaruddin, PSI menyadari pada tahun politik mengawal keistimewaan Yogyakarta sangat tidak mudah. "Banyak pihak mencoba selalu memprovokasi terkait konsisten PSI mengawal Keistimewaan DIY," pungkasnya. (H-3)
Dalam beberapa waktu terakhir, udara dingin menyelimuti Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan suhu di sana sempat menyentuh 17 derajat celsius.
Dari Januari hingga Juni 2024, CV Palem Craft berhasil mengekspor produknya senilai total US$245.000. Produk furnitur Indonesia banyak diminta di pasar Amerika dan Eropa.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pelepasan ekspor produk dekorasi dari salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
Hal itu dipengaruhi oleh kecukupan pasokan dan di tengah masih berlanjutnya panen raya padi, baik intra provinsi maupun antar provinsi.
WULING Motors (Wuling) menggelar program Wuling Bakti Pendidikan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut 7 tahun kiprah Wuling
Aglaonema Park ialah satu kawasan wisata yang menampilkan koleksi 90.000 tanaman Aglaonema yang terdiri dari 209 spesimen.
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved