Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POS Bantuan Hukum (PBH) Lentera Keadilan Klaten, Jawa Tengah, menggelar
sosialisasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 di Balai Desa Ngerangan, Bayat, Klaten, Jumat (10/3).
Sosialisasi UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma
bagi masyarakat tidak mampu, dan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), diikuti Tim PKK Desa Ngerangan.
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut, menghadirkan dua
narasumber, yakni Ketua PBH Lentera Keadilan, Aryo Saloko, dan Ketua
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten, Akhmad Syakur.
Ketua PBH Lentera Keadilan, Aryo Saloko, menjelaskan pos bantuan hukum
yang dipimpinnya berdiri berdasarkan SK Kemenkum dan HAM RI No:
AHU-0080057.AH.01.07 Tahun 2016. Ini amanat UU No 16 Tahun 2011.
PBH Lentera Keadilan, kata Aryo Saloko, siap memberikan bantuan hukum
secara gratis atau cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa setempat.
"Bantuan hukum dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima
bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin," paparnya.
Sementara kriteria masyarakat miskin, yakni orang atau sekelompok orang
yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Kategori
masyarakat miskin ini dibuktikan dengan SKTM dari kepala desa setempat.
Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan persamaan
kedudukan di dalam hukum. Sedangkan tujuan bantuan hukum, antara lain
untuk menjamin hak bagi penerima bantuan hukum guna mendapatkan akses
keadilan.
"Adapun lingkup PBH Lentera Keadilan meliputi bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, baik perkara pidana maupun perdata. Kami sudah mendampingi sekitar 80 perkara hukum yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Ngerangan diwakili Kasi Kesra, Agus Slamet,
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PBH Lentera Keadilan yang mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum di Balai Desa Ngerangan.
"Sekali lagi, kami berterima kasih kepada PBH Lentera Keadilan yang
telah menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum. Ini sangat bermanfaat
bagi warga terutama tentang masalah hukum yang selama ini kurang kita
pahami," tandasnya. (N-2)
Penghargaan disampaikan dalam acara 'Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firm 2024” kategori Best Litigation Law Firm.
IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
SUYANTI, ibu kandung santri korban penganiayaan senior di Pondok Pesantren Kediri, Provinsi Jawa Timur, meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Dalam kerja sama ini ada dua program hukum yang akan dijalankan yakni advokasi hukum dan penyuluhan hukum bagi UMKM di wilayah Jakarta.
KPK siap memberikan bantuan hukum ke mantan komisioner mereka Agus Rahardjo jika ia meminta langsung.
Ia mengungkapkan sudah semestinya KPK tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli. Pasalnya, dalam PP Nomor 36 Tahun 2009, itu dilarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved