Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan DPR RI dalam rangka penyerahan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (01/03/2023).
Dalam kesempatan itu, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menyerahkan sebanyak 300 sertipikat tanah kepada masyarakat.
Kepada masyarakat, Puan berpesan supaya sertifikat yang diperoleh dapat digunakan dengan bijak. “Bapak dan Ibu, jangan sampai sertipikat ini diagunkan untuk urusan tidak produktif seperti membeli hp atau kendaraan," ujar Puan Maharani lewat keterangan yang diterima.
Pada kesempatan yang sama, Raja Antoni menjelaskan bahwa pendaftaran tanah ini terjadi berkat pahlawan pertanahan di masa lalu yang mengundang Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.
“Bung Karno-lah yang membidani UU ini lahir yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah” ujar Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Raja menegaskan, Kelanjutaan sertiiikasi tanah yang diterbitkan tidak terlepas dari peran Puan yang memberikan anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi.
“Secara pribadi dan kelembagaan, saya mengapresiasi Ibu Puan yang telah memberikan dukungan atas program sertipikasi," pungkas Raja. (OL-8)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Menkopolhukam geram masih ada punlgi sertifikat peningkatan status HGB jadi SHM yang hanya Rp50 ribu menjadi Rp 10 juta
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved