Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETERSEDIAAN beras di Jawa Barat mencukupi bahkan surplus. Hal ini membuat Jawa Barat tidak membutuhkan keberadaan beras impor.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, usai meninjau ketersediaan komoditas pangan di Pasar Pasalaran, Kabupaten Cirebon, Rabu (25/1). "Jawa Barat setiap tahunnya surplus 1,5 juta ton, sehingga tidak perlu impor beras," tutur Ridwan Kamil.
Dijelaskan, kenaikan harga beras di Jawa Barat saat ini tengah dicari tahu penyebabnya. Mereka pun menyiapkan langkah-langkah intervensi melalui subsidi angkutan barang menggunakan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT). "Pokoknya Jawa Barat jangan sampai impor beras karena produksinya juga surplus. Kalau daerah lain silahkan saja," tutur Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.
Saat melakukan pemantauan, Kang Emil yang didampingi Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, berkeliling pasar untuk menanyakan secara langsung mengenai harga-harga kebutuhkan pokok kepada pedagang. Mulai dari pedagang cabai, daging, ayam, buah-buahan, bawang merah hingga kios pakaian dan mainan anak pun didatangi.
Dijelaskan, dari hasil pemantauan ada beberapa komoditas yang harganya naik. Seperti bawang merah dan buah-buahan impor. Namun harga daging ayam justru turun dari sebelumnya Rp30 ribu menjadi Rp26 ribu per kilogram. "Pak Bupati harus rajin turun ke pasar untuk melihat apa yang harganya naik," tutur Kang Emil. (OL-15)
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved