Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH proyek pembangunan infrastruktur tuntas dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 2022. Beberapa proyek yang saat ini dalam pengerjaan juga dikebut agar bisa rampung pada 2023.
"Hal ini untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di masa datang," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu (28/12). Sejumlah proyek pembangunan jalan yang selesai dikerjakan yakni peningkatan Jalan Curug-Cibinong, Jalan Borobudur Raya, Jalan Raya Cukanggalih. Sedangkan yang masih dalam tahap penyelesaian di antaranya Jalan Raya Mauk-Sepatan, Jalan Raya Balaraja-Kresek, Jalan Raya Legok-Karawaci, dan Jalan Raya Prancis yang diperkirakan rampung September 2023.
Pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang pada tahun ini total sebanyak 27 ruas dengan panjang mencapai 8,5 km. Sedangkan untuk pembangunan konstruksi sumber daya air, Pemkab Tangerang akan melakukan pembangunan di 15 titik dengan panjang penanganan mencapai 8,3 km.
"Terkait dengan infrastruktur, kami memang melakukan pembangunan sekaligus perbaikan di sejumlah kawasan. Total anggaran keseluruhan untuk pelaksanaan fisik mencapai Rp75,5 miliar," ungkapnya. Dana tersebut diperuntukkan untuk 42 jenis kegiatan pembangunan, baik pembangunan peningkatan jalan maupun pembangunan konstruksi sumber daya air yang tersebar di beberapa kecamatan.
Pemkab Tangerang juga menargetkan pembangunan dua underpass pada 2023. Pembangunan Underpass Balaraja dan Underpass Bitung di wilayah Kabupaten Tangerang ini merupakan rancangan pembangunan yang dikelola langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Kedua proyek yang akan dilakukan ini untuk mengurai titik kemacetan," sambungnya.
Proyek lain yang tengah dikebut penyelesaiannya ialah penyelesaian titik-titik betonisasi jalan dan penyelesaian pembangunan fly over di Cisauk. Hal ini termasuk proyek penanganan banjir dengan melakukan beberapa normalisasi aliran sungai dengan koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ini meliputi Sungai Cisadane, Cirarab, Cisabi, dan Cimanceuri.
Di samping itu, Zaki menaruh perhatian pada pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan pedestrian agar pelaksanaannya sesuai target dan tepat sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, atas usulan masyarakat terhadap kondisi jalan di Kabupaten Tangerang. "Kami akan terus berupaya memperbaikinya. Salah satunya akan dilakukan upaya penanganan di APBD Perubahan atau APBD Tahun Anggaran 2023," kata Zaki. (OL-14)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Pemprov Jakarta klaim 97% jalan dalam kondisi mantap pada 2025. Simak data lengkap capaian infrastruktur dan pembangunan terbaru di Jakarta.
Pelaku industri jasa konstruksi mendesak pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk meredam tekanan akibat gejolak geopolitik global, terutama dampak konflik Timur Tengah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat proyek revitalisasi infrastruktur di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Pembenahan sistem drainase permanen ini difokuskan pada ruas jalan kota, provinsi, hingga jalan protokol.
KESELAMATAN transportasi hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan jalan yang aman bagi semua pengguna.
Proyek ini menggunakan anggaran dana APBD sebesar Rp35,5 miliar.
Saat ini sejumlah teknologi kekinian hadir dalam proses pekerjaan perkerasan infrastruktur jalan hauling.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Dalam upaya mendukung proyek cetak sawah satu juta hektar di Merauke, fokus utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved