Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) membangun innovation hub untuk memperkuat kolaborasi.
Ia menyampaikan hal itu ketika menjadi narasumber dalam acara Forum Diskusi Penguatan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Ruang Video Conference BSKDN Jakarta, Selasa (20/12)
Dalam paparannya, Yusharto menjelaskan, innovation hub merupakan sarana berinteraksi antaraktor inovasi baik secara fisik, virtual, maupun perpaduan antara keduanya.
Innovation hub juga bisa menjadi wadah bagi para aktor inovasi untuk saling berbagi, belajar, hingga mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi demi terciptanya inovasi agar mampu bersaing secara global.
"Kami tawarkan selaku institusi ialah menjadi innovation hub di titik awal dan menjadi hub untuk pengembangan kebijakan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah ke depannya," jelas Yusharto lewat keterangan yang diterima.
Pemda, sambung Yusharto, dapat meningkatkan inovasinya jika didukung dengan tenaga peneliti yang mumpuni dan ekosistem penelitian memadai. Tidak hanya itu, kerja sama dengan berbagai pihak juga diperlukan agar hasil rumusan kebijakan sesuai dengan kondisi di tengah masyarakat.
"Tentu sangat beruntung jika daerah memiliki peneliti, di Jawa Timur (Balitbangda Provinsi Jawa TImur) mungkin yang terbanyak di seluruh Indonesia yakni 21 peneliti. Kami coba menghimpun semua kekuatan ini untuk kita bisa hub di level regional maupun nasional," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi inovasi di Jawa Timur sekaligus memberikan saran agar Pemda Jatim terus berupaya meningkatkan ekosistem inovasi.
"Kalau dinilai dari kinerja inovasi, daerah khusus Jawa Timur ini grafik SDM nya terbukti Jawa Timur penelitinya terbanyak, ini menjadi dependen variabel, agar variabel-variabel lainnya juga bergerak ke arah lebih tinggi. Ekosistem inovasi dan kajian juga perlu terus ditingkatkan," pungkas Yusharto. (OL-8)
PDIP usung 7 calon kepala daerah di pilkada Jatim
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menginginkan agar Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jawa Timur
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa 30 saksi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan soal pengembangan kasus suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka.
PDIP akan menyiapkan penantang bagi petahana, yakni Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim).
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved