Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut jika Indonesia telah terjerembap sangat jauh dalam globalisasi yang predatorik atau globalisasi yang rakus.
Hal itu disampaikan saat mengisi kuliah umum Wawasan Kebangsaan di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, Jawa Timur, Selasa (20/12).
LaNyalla mengatakan, hal itu terjadi sejak bangsa ini melakukan perubahan konstitusi pada 1999-2002. Dalam konteks perekonomian misalnya, Ketua DPD menyebut Indonesia kaya raya akan sumber daya alam (SDA). Namun, berbanding terbalik dengan kondisi rakyatnya yang mayoritas hidup dalam garis kemiskinan.
"Itulah salah satu paradoksal yang terjadi di negeri ini. Sengaja hal itu saya sampaikan sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa kita sebagai sebuah bangsa telah terjerumus terlalu jauh dalam globalisasi yang rakus," tegas LaNyalla di hadapan ratusan mahasiswa dan staf pengajar Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.
Sejak konstitusi diamendemen, kata dia, semakin hari oligarki ekonomi semakin membesar dan menguasai apa saja.
"Termasuk menguasai apa cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Mereka juga masuk ke dalam partai politik dan memaksa kekuasaan berpihak kepada mereka melalui puluhan undang-undang dan peraturan yang berpihak kepada kepentingan mereka," tutur Senator asal Jatim ini.
Dikatakan, sejak amendemen konstitusi itu, bangsa ini tak lagi menerapkan sistem demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa yang dituangkan dalam UUD 1945 naskah asli.
Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu telah berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Selain menyerap aspirasi, LaNyalla terus membangun kesadaran masyarakat tentang kekeliruan arah perjalanan bangsa ini. Dia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu menghentikan kerusakan yang terjadi pada bangsa ini.
Baca juga: Pemkab Konawe Selatan Ajak Warga Ikut Perangi TPPO
"Marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas. Karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara," tuturnya.
LaNyalla juga berharap para mahasiswa Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan berada di garis terdepan untuk memperjuangkan pemikiran para pendiri bangsa kita. Dia yakin sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang tinggi.
"Jika kita biarkan kondisi ini berlarut, maka Indonesia akan semakin banyak dipenuhi keganjilan dan paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita," paparnya.
LaNyalla juga yakin mahasiswa sebagai intelektual adalah orang yang mampu melihat keganjilan-keganjilan tersebut, untuk kemudian menawarkan solusi.
"Tujuannya tentu meluruskan keganjilan-keganjilan tersebut. Seorang intelektual tidak hanya berhenti melihat keganjilan saja, tetapi juga aktif untuk menawarkan gagasan dan pikiran untuk meluruskan keganjilan tersebut," tegas dia.
Oleh karenanya, ia mengajak kepada mahasiswa dan seluruh komponen bangsa untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum.
"Kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah solusi mengatasi kerusakan bangsa, untuk selanjutnya kita sempurnakan dengan teknik adendum. Sebab, akar persoalan kerusakan bangsa ini ada di hulu, yakni konstitusi yang telah meninggalkan rumusan pendiri bangsa," pungkas LaNyalla.
Pada kesempatan itu hadir Ketua Senat Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan Dr HM Af if Hasbullah SH MHum dan Rektor Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan M Hafidh Nashrullah SE MM beserta seluruh jajaran dan ratusan mahasiswa. (RO/OL-16)
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaimana pada 2023 mencapai angka 3,26% sedangkan pendapatan per kapitanya di angka Rp44,50 juta.
Tujuan utama kegiatan ini untuk menjembatani antara dunia akademik dan industri
Pekan Kuliah Umum kali ini mengundang narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi dari mitra kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
FHUP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik Hukum nasional dan internasional untuk mendapatkan akreditasi FIBAA Jerman.
JK meminta para Mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan ilmu pengetahuan agar siap bersaing dengan dunia luar.
Ganjar yang lolos Pemilu Legislatif 2004 menyerap kegelisahan ini. Bersama teman-temannya di DPR kala itu, ia membidani lahirnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved