Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membawa Jateng menjadi provinsi paling informatif dan meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022. Jateng telah mendapatkan penghargaan ini lima tahun berturut-turut sejak 2018.
Di tahun 2022 ini, Jateng menempati urutan pertama Badan Publik Informatif (BPI) kategori Provinsi dengan skor 99,95. Penghargaan itu diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat dan diserahkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
"Menurut saya ini pertunjukkan komitmen dari kawan-kawan di Pemprov Jawa Tengah untuk membuka informasi seluas-luasnya," kata Ganjar di Hotel Atria, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (14/12/2022).
Ganjar mengatakan, selama ini Pemprov Jateng terus memperbaiki diri agar dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Tak hanya itu, Ganjar menyebut jajarannya juga selalu mengikuti petunjuk yang diberikan KI Pusat.
"Kita konsultasi terus sebenarnya yang kurang dari kami apa, sehingga teman-teman dari kekurangan-kekurangan kemarin bisa diberikan perbaikan-perbaikan," kata Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, keterbukaan informasi Pemprov Jateng tak lepas dari peran media sosial (medsos). Menurut Ganjar, keterbukaan tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan akses informasi.
"Medsos ini akhirnya mendorong agar kita selalu mengelola seluruh informasi ini dengan baik, ngga boleh ada yang ditutupi. Maka terbuka saja, tidak usah risih kalau kita bersih," kata Ganjar.
Ganjar berharap, keterbukaan informasi yang diterapkan Pemprov Jateng dapat terus terjaga. Ganjar pun berkomitmen untuk konsisten melakukan hal itu.
"Sehingga transparan, terbuka, itu bukan telanjang. Tapi kami siap lakukan itu dan dukungan masyarakat alhamdulillah juga bagus. Maka mudah-mudahan semua bisa membuka diri," kata Ganjar.
Sebagai informasi, pada 2021 kemarin Pemprov Jateng mendapat penghargaan serupa dengan skor 98,17. Penghargaan itu juga diraih Jateng pada tahun 2020, 2019, dan 2018. (OL-13)
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 saat ini sebesar 75,40 poin. Angka tersebut naik dari tahun 2022 yang nilainya 74,43 poin.
Sosialisasi yang diberikan secara garis besar membahas tentang peningkatan pemahaman dan kapabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memperkuat kepercayaan publik
BUMN Corporate Communications And Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 adalah sebuah ajang kompetisi di bidang komunikasi korporat dan program keberlanjutan.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima Award Top Contributor BUMN For Communications di ajang BCOMSS 2024 yang digelar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
PERKEMBANGAN dunia bisnis saat ini ditandai dengan adanya keterbukaan dan transparansi perusahaan.
PERWAKILAN Koalisi Masyarakat Sipil Aryanto Nugroho menuturkan sejak tahun 2015 sampai hari ini informasi dan data terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan negara makin sulit
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan koordinasi lintas sektor. Mulai dari BNPB, KLHK, BMKG hingga pemerintah daerah.
Partai NasDem mengadakan rapat pleno hari ini untuk menentukan calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024 di tiga provinsi. Dua dari wilayah tersebut diprediksi akan dimenangkan oleh NasDem.
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir telah memerintahkan untuk dilakukan audit internal.
Opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk standarisasi laporan keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved