Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTUMBUHAN ekonomi Maluku Utara pada kuartal II 2022 mencapai rekor tertinggi menembus 27,74% secara tahunan (year on year/yoy) yang disebut tertinggi di dunia. Fakta itu dikagumi Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah.
"Maluku Utara telah membuktikan potensi daerah yang dikelola dengan baik mampu mendongkrak perekonomian, mendorong percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Mardiansyah pada deklarasi dan pelantikan Dewan Eksekutif Daerah Rampai Nusantara Maluku Utara, Selasa (6/12).
Mardiansyah berharap kehadiran Rampai Nusantara di Maluku Utara bisa menjadi wadah generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di daerah. "Rampai Nusantara Maluku Utara yang didominasi anak-anak muda harus mampu mengawal pembangunan daerah yang begitu pesat ini untuk kesejahteraan masyarakat. Berikan ide gagasan dan pikiran sepenuhnya pada lingkungan sekitar," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Ia menilai anak-anak muda di jajaran pengurus Rampai Nusantara bisa mendorong pemanfaatan potensi wisata di Maluku Utara yang juga sangat potensial. "Keindahan alam di provinsi Maluku Utara sangat menjanjikan dan bisa jadi tujuan wisata terbaik di wilayah Indonesia Timur. Akan sangat membantu jika yang memberikan gagasan pengembangan pariwisata ialah anak-anak muda," pungkas Mardiansyah.
Diketahui, deklarasi dan pelantikan Rampai Nusantara Provinsi Maluku Utara merupakan lanjutan dari konsolidasi dan pembentukan pengurus RN di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini telah terbentuk di 27 provinsi. Menyusul dalam waktu dekat deklarasi dan pelantikan juga akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah. (OL-14)
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved