Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memulai proses budidaya kelapa sawit di wilayah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Tanam Perdana Kelapa Sawit di Unit Kebun Maroangin, ini menjadi penanda utama hadirnya perkebunan kelapa sawit di Enrekang. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung dan mengapresiasi program PTPN Group ini.
Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Rachman Feri Isfianto, menyaksikan langsung penanaman pertama tanaman kelapa sawit tersebut. Dalam acara yang berlangsung pada Sabtu (20/8) lalu, turut dihadiri jajaran Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Direksi dan Manajemen Anak Perusahaan PTPN Group, serta Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Enrekang.
Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang hadir adalah Direktur Utama, Mohammad Abdul Ghani, Direktur Produksi dan Pengembangan, Mahmudi, dan Direktur Umum, Dony Gandhamihardja. Selain itu, jajaran Direksi Anak Perusahaan PTPN Group yang berada di lokasi adalah Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno dan Direktur PTPN XIV Tio Handoko. Turut hadir Senior Executive Vice President (SEVP) Operation PTPN XIV, A. Arwan Arief, SEVP Business Support PTPN IV Ahmad Diponegoro, serta SEVP Operation II PTPN IV, Jhony Raja Siregar.
Sementara itu, Jajaran Muspida Enrekang yang berkesempatan hadir adalah Bupati Muslimin Bando, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Arief Doddy Suryawan, dan Komandan Rayon Militer (Danramil).
Bupati Enrekang, Muslimin Bando, menyampaikan dukungan terhadap pengembangan budidaya kelapa sawit di wilayahnya. “Program pengembangan budidaya kelapa sawit oleh PTPN XIV akan memberikan dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujar Muslimin. Dia berharap agar pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Enrekang segera terealisasi. Muslimin meyakini keberadaan Pabrik PKS akan menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Hadirnya sentra industri kelapa sawit akan memicu para pekerja migran asal Enrekang kembali ke kampung halamannya. Operasional perkebunan kelapa sawit dan Pabrik PKS akan membuka kesempatan kerja bagi ribuan petani selaku penggarap lahan plasma seluas 5.000 Hektare (Ha). “Daripada masyarakat Enrekang merantau ke Malaysia, untuk jadi tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di sana, akan lebih baik jika bekerja di PKS yang dibangun oleh PTPN XIV, tanpa meninggalkan anak dan istri di kampung halaman,” ujar Muslimin.
Menyikapi harapan dan keinginan Bupati tersebut, Direktur Utama PTPN Group, M. Abdul Ghani mengupayakan realisasi pembangunan PKS pada 2023. “Semoga tahun depan di Kabupaten Enrekang bisa dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Pabrik kelapa Sawit (PKS). Melalui prosedur yang telah ditetapkan, antara lain Studi Kelayakan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan,” ujar Abdul Ghani. Lebih lanjut, Ghani mengungkapkan harapannya terkait pendirian Pabrik PKS tersebut. Masyarakat yang terdampak keberadaan dan operasional Pabrik PKS ini, tidak hanya penduduk Kabupaten Enrekang. Warga Kabupaten Pinrang dan wilayah sekitar Kabupaten akan merasakan dampak positif kehadiran Pabrik PKS ini.
Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian BUMN siap mendukung dan mempercepat proses pembangunan Pabrik PKS ini. Asisten Deputi Bidang Industri, Perkebunan dan Kehutanan,. Rahman Feri Isfianto menyatakan, “Pembangunan PKS ini akan menjadi mesin pertumbuhan bagi PTPN XIV, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia. BUMN harus selalu bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia dan diharapkan kinerja PTPN terus meningkat,” (RO/M-4)
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
DitreskrimsusPolda Sumatra Utara (Sumut) menangkap tangan enam pelaku pencurian kelapa sawit milik PTPN IV di Kabupaten Simalungun yang merugikan negara mencapai Rp100 miliar.
Dengan aplikasi berbasis web bernama E-Tekpol yang punya sejumlah fitur baru serta dukungan penguatan dari sisi on-farm, PTPN IV Regional III memasang target produksi CPO sebesar 592.000 ton.
Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyatakan sikap terkait dengan ditetapkannya 2 (dua) mantan pejabat PTPN XI sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
PTPN melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang memiliki 36 pabrik gula (PG) siap memulai masa giling tebu tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat.
Kerja Sama Operasi (KSO) Subholding Perkebunan Nusantara antara PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo) dengan PT Perkebunan Nusantara I (SupportingCo) dinyatakan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved