Turunkan Kasus Stunting Pemkot Bandung Sisihkan 5% Anggaran Tiap OPD

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar), terus menggencarkan program percepatan penurunan kasus stunting, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyisihkan anggaran sebesar 5 persen pada setiap Organsisai Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

"Meski angka stunting mengalami menurunan dibanding tahun lalu, namun kasus yang melibatkan peran multisektoral itu masih bertengger di angka 70,9 persen atau sekitar 80 ribu dari target sasaran 125 ribu jiwa dan telah ada kesepakatan dengan stakeholder untuk menurunkan angka 70,9 persen stunting," kata Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, di Bandung, Senin (1/8).

Menurut Yana, untuk anggaran dia berharap seluruh dinas terkait dapat menyisihkan anggaran 5 persen, khusus untuk program percepatan penurunan stunting. Begitu juga pejabat kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan yang diminta untuk menyisihkan anggaran hingga 10 persen untuk stunting.

"Anggaran untuk stunting, tentunya tersebar di beberapa dinas terkait, kami berharap teman-teman di kewilayahan bisa mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian stunting ini," jelasnya.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Dewi Kaniasari mengatakan, timnya telah melibatkan seluruh OPD terkait untuk mengentasan stuntng, merujuk pada posisi stunting sebagai problematika multisektor. Melalui kegiatan Rembuk Stunting ini, seluruh OPD terkait diminta komitmennya untuk bekerja sama dan bersinergi menurunkan angka stunting.

"Rembug stunting adalah komitmen bersama dari semua OPD dan kewilayahan jadi untuk anggaran dengan keterbatasan dari APBD coba sisihkan 5 persen dari OPD yang terkait dan juga 10 persen dari program PIPPK," bebernya.

Menurut Dewi, setiap OPD memiliki peran yang sama-sama penting untuk mendukung penurunan angka stunting. Ia mencontohkan, jika tahun ini DPKKB mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 5 miliar, maka lima persen dari anggaran tersebut wajib disalurkan untuk program stunting. Begitu
juga dengan dinas kewilayahan, yang diminta menganggarkan 10 persen dari anggaran Program Inovasi Percepatan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) untuk program stunting.

"PIPPK kan program inovasi, penurunan stunting juga dari upaya inovasi selain dari edukasi juga. Dari PIPPK untuk inovasinya 10 persen coba bikin inovasi yang bisa membantu percepatan penurunan angka stunting. Kita bersama-sama mempercepat penurunan angka stunting, nanti ada
penandatangan komitmen dan ini harus cepat direalisasikan karena tantangan masih panjang untuk menurunkan angka stunting," pungkasnya.

Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Evaluasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Bandung, Susatyo Triwilopo menambahkan bahwa hingga saat ini Dinsos Kota Bandung tidak memiliki anggaran khusus untuk program stunting. Dia juga mengatakan tidak ada perbedaan atau keistimewaan jenis bantuan, termasuk bagi ibu hamil maupun ibu yang memiliki batita dan balita.

"Bantuan yang langsung tidak ada, karena itu tugasnya dari Dinas Kesehatan. Kita kan supportnya dari sasaran perantaranya saja, misalnya ibunya cukup makan dari program sembako atau dari program keluarga harapan (PKH)," ungkapnya.

Dia mengatakan, sejauh ini, bantuan sosial yang disalurkan Dinsos juga hampir seluruhnya masih bersumber dari program pemerintah pusat, Kementerian Sosial. Hal ini tak lain karena kendala keterbatasan dana dari APBD. Daerah juga boleh memberi dalam dalam bentuk hibah atau bansos, tapi lagi-lagi balik ke kemampuan anggaran yang tidak cukup. (OL-13)

Baca Juga: BKKBN Ungkap Strategi Cegah Kelahiran Bayi Stunting Baru