Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
10.000 vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk hewan ternak didistribusikan di berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut). Seluruh kabupaten dan kota di provinsinya mendapat alokasi vaksin tahap kedua, kecuali yang berada di Kepulauan Nias.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap, Selasa (12/7). Dia menjelaskan, Sumut sudah dua kali menerima pengiriman vaksin daripusat. Pada tahap pertama Sumut menerima 1.600 vaksin dan tahap kedua sebanyak 10.000 dosis.
Seluruh vaksin tahap pertama sudah habis disalurkan ke daerah, sedangkan distribusi vaksin tahap kedua masih berjalan minggu ini. Setiap pemda diarahkan untuk menjemput langsung vaksin ke Medan untuk mempercepat proses distribusi.
Namun Pemprov sudah bersiap mengantar langsung bila ada daerah yang hingga pekan ini belum juga mengambil alokasi vaksinnya. Namun dari seluruh kabupaten dan kota di Sumut, daerah-daerah yang berada di Kepulauan Nias tidak mendapatkan alokasi vaksin PMK.
Sejauh ini, seluruh daerah atau empat kabupaten dan satu kota yang ada di Kepulauan Nias belum memiliki satu pun kasus PMK. Selain itu, Kepulauan Nias juga merupakan daerah yang terpisah daratan dengan sebagian besar wilayah Sumut.
Dia memastikan pembagian alokasi vaksin disesuaikan dengan populasi hewan ternak di tiap daerah, khususnya sapi. Saat ini populasi ternak terbanyak di Sumut berada di Kabupaten Deliserdang, Simalungun dan Serdangbedagai.
Kabupaten Batubara tidak mendapat alokasi vaksin terbanyak meski memiliki kasus PMK terbanyak di Sumut. Hal itu karena pembagian alokasi vaksin tidak berdasarkan kasus, tetapi berdasarkan populasi.
"Distribusi vaksin bukan berdasarkan kasus, tetapi untuk mencegah, kepada ternak-ternak yang belum terkena. Malah, ternak yang sudah terinfeksi PMK tidak bisa lagi diberikan vaksin," jelasnya.
Sugeng Kalbar, Fungsional Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, menambahkan jumlah vaksin yang sudah diterima sebenarnya belum memadai. Hal itu karena Sumut memiliki populasi hampir satu juta ekor sapi.
Namun dia memaklumi karena memang saat ini konsentrasi pemberian vaksin adalah untuk sapi perah dan sapi bibit. Dengan pertimbangan, sapi perah memiliki masa hidup lebih lama karena yang dimanfaatkan adalah susunya. (OL-15)
Vaksinasi dilakukan menyusul ditemukannya lima sapi yang positif terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK).
Vaksin produksi domestik yang digadang-gadang sejak PMK menjangkiti kembali Indonesia, April lalu, telah diluncurkan bulan lalu.
Sebanyak 1.987 ekor hewan ternak di Provinsi Lampung hingga pertengahan November 2022 terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK).
Hewan ternak yang divaksinasi terdiri atas 2.113.532 ekor sapi, 37.848 ekor kerbau, 23.588 ekor domba, 53.012 ekor kambing, dan 16.383 ekor babi.
Perkembangan kasus baru penyakit mulut dan kuku (PMK) harian di Indonesia tercatat turun hingga 96,96%. Ini merupakan hasil dari upaya keras pemerintah mengendalikan penyebaran virus PMK.
Dalam lokakarya itu, Hendrawan megajarkan para peternak cara membuat ramuan herbal untuk membantu meningkatkan imunitas hewan ternak
Pergerakan manusia selama perjalanan mudik berpotensi mempercepat penyebaran HFMD, terutama di kalangan bayi dan balita
WORLD Health Organization (WHO) kantor regional Eropa pada Juli 2023 melaporkan terjadi peningkatan kasus enterovirus, echovirus 11 (E-11). Seperti apa gejala penyakit ini?
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Idul Adha 1444 Hijriah akan memberikan sapi kurban untuk 38 provinsi di Indonesia.
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan lumbung ternak di wilayah Indonesia Timur.
Kementan terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved