Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS baru covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali naik. Tercatat pada Selasa (12/7) di seluruh DIY bertambah 32 kasus sehingga
secara keseluruhan terkonfirmasi positif covid-19 menjadi 221.196 kasus.
Kabag Humas Pemprov DIY Ditya Aji, Selasa malam, menjelaskan, puluhan kasus baru tersebut tersebar di Kabupaten Sleman yakni sebanyak 12 kasus, Kota Yogyakarta 11, Kabupaten Bantul 7, dan Kulonprogo, serta Gunungkidul masing-masing bertambah 1.
Menurut Ditya, dengan penambahan ini, positivity rate di DIY menjadi 1,97%. "Pertambahan ini diketahui 16 dari kontak erat dengan yang
positif. Sehari sebelumnya, Senin, DIY juga bertambah 29 kasus baru. Juga 16 di antaranya dari kontak erat kasus positif," terangnya.
Dikatakan, dengan catatan tersebut hingga saat ini suspek komulatif sebanyak 103.450 kasus, suspek dalam pemantauan 507 kasus dan kasus aktif 322 kasus. Mereka yang positif, ujarnya, 7 di antaranya dirawat di rumah sakit rujukan dengan kategori kritikal dan 52 lainnya dirawat di rumah sakit rujukan dengan kategori nonkritikal.
"Tempat tidur untuk perawatan covid-19 kategori kritikal keseluruhannya 141 tempat tidur. Sehingga karena terisi 7 tempat tidur, BOR (bed occupancy rate) tercatat 4,96%. Sementara yang nonkritikal, jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 1.322 tempat tidur. Dan terisi 52 tempat tidur sehingga BOR sebesar 3,93%," jelasnya.
Baca juga: Pemkot Cirebon Data Stok Vaksin Covid-19 untuk Dosis Booster
Adapun kasus sembuh, katanya, pada Selasa tercatat 6 kasus, sehingga kasus sembuh menjadi 214.938 kasus. "Case recovery rate menjadi 97,18%," katanya.
Ditya menunjukkan, 6 kasus sembuh itu keseluruhannya di Kota Yogyakarta, sedangkan 4 kabupaten lainnya tidak mencatatkan adanya kasus sembuh.
Ia juga mengungkapkan dalam beberapa minggu terakhir ini tidak ditemukan adanya kasus meninggal dunia karena covid-19. Hingga hari ini, ujarnya, keseluruhan yang meninggal karena covid-19 di DIY sebanyak 5.910 kasus dan case fatality rate tercatat sebesar 2,67%.
Dengan adanya penambahan kasus baru, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi menyatakan dukungannya untuk terus menggelar vaksinasi booster. Meski saat ini capaian vaksinasi booster di Kota Yogyakarta sudah mencapai 84%.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pemberlakuan aturan pelaku perjalanan harus sudah mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga. "Kami sangat mendukung. Karena Yogyakarta adalah kota tujuan wisata," jelasnya.
Diharapkan kemudian akan memberikan kekebalan komunal baik warga Jogja sebagai tuan rumah maupun pendatang. Menyinggung adanya kenaikan kasus positif covid-19, Sumadi menyatakan kebanyakan karena mereka yang menjalani tes sebagai syarat melakukan perjalanan. (OL-16)
Cuaca ekstrem itu merujuk pada hasil analisis dinamika atmosfer terkini BMKG yang mengidentifikasi adanya suhu muka laut baik dalam skala harian maupun mingguan di Laut Jawa
PERUSAHAAN di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY diminta untuk patuh membayar tunjangan hari raya atau THR sesuai dengan ketentuan.
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
Kemendagri menyebut DIY berhasil menjaga keseimbangan sosial melalui pendekatan kultural.
Fase awal gerhana penumbra akan dimulai pukul 22:26 WIB, puncak gerhana terjadi pada Senin (8/9) dini hari pukul 01:11 WIB, dan berakhir sekitar pukul 03:56 WIB.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved