Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JEMAAH Khilafatul Muslimin Kemasulan Sabandar Cianjur, Jawa Barat, mendeklarasikan diri mengakui dan setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bineka Tunggal Ika sebagai empat pilar kebangsaan. Deklarasi dilaksanakan di Mapolres Cianjur bersamaan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-76, Selasa (5/7).
Kapolres Cianjur, Ajun Komisaris Besar Doni Hermawan, mengatakan ada 15 orang pengurus dan anggota jemaah Khilafatul Muslimin yang mendeklarasikan diri mengakui serta setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, serta Bineka Tunggal Ika. Deklarasi kebangsaan itu, sebut Doni, tentu menjadi momentum menyadarkan kembali segelintir masyarakat yang tidak mengakui empat pilar kebangsaan.
"Kepada yang lain yang mungkin masih ada, kami harapkan agar kembali ke NKRI," kata Doni, Selasa (5/7).
Doni mengaku, keberadaan aktivitas para jemaah Khilafatul Muslimin di Kabupaten Cianjur akan terus dipantau. Sejauh ini, lanjutnya, memang belum terpantau mengajak atau memengaruhi masyarakat lain.
"Mereka sebatas mengadakan pengajian-pengajian rutin. Tapi akan terus kita pantau. Kita akan bersama-sama melakukan pembinaan juga. Ini agar tidak melenceng kembali dari aturan-aturan berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Kapolres menegaskan dibubarkan atau tidaknya organisasi Khilafatul Muslimin pascadeklarasi kebangsaan menunggu aturan atau keputusan dari pemerintah pusat. Artinya, pihak kepolisian tak berwenang membubarkan organisasi tersebut.
"Apakah ini organisasi terlarang atau bukan, kami menunggu dari pemerintah pusat. Tapi yang pasti kami terus memantau aktivitasnya. Kelompok manapun, organisasi manapun, yang bertentangan dengan aturan berbangsa dan bernegara selain NKRI, kami akan lakukan penindakan hukum," tegasnya.
Doni menegaskan tugas bersama semua elemen pemerintah dan masyarakat memantau aktivitas kelompok-kelompok yang terindikasi bertentangan dengan aturan-aturan berbangsa dan bernegara.
"Bukan hanya tugas pemerintah daerah dan kepolisian, tapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas kelompok manapun. Apabila ada yang bertentangan dengan ideologi negara, maka kita mengingatkan agar mereka kembali ke aturan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
Ketua Khilafatul Muslimin Kemasulan Sabandar, Apud Mahpudin mengatakan dengan adanya deklarasi kebangsaan ini ia berharap tidak lagi memunculkan persepsi berbeda. Pasalnya, sejauh ini para jemaah Khilafatul Muslimin mengakui dengan Pancasila.
"Katanya, Khilafatul Muslimin itu antipancasila, padahal kita mendukung Pancasila juga. Kami berharap dengan deklarasi kebangsaan ini semuanya jadi clear," terang Apud. (OL-15)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Menurutnya, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 tak bisa diotak-atik
Keempat terdakwa kasus konvoi Khilafatul Muslimin di Brebes pada Juni 2022 lalu itu menjalani sidang secara daring atau online di Lapas kelas II B Brebes yang digelar PN Brebes.
Begitu sudah tahap 2, berarti proses sidik sudah selesai tinggal penyerahterimaan tersangka maupun barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bekasi, kata polisi.
Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum Bangunsirna sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Ciamis, KH Arief Ismail Chowas menegaskan menolak penyebaran paham khilafah.
Ikrar setia itu dilakukan pada acara Silaturahmi Kebangsaan dan Ikrar Setia Khilafatul Muslimin Kepada NKRI
Indra Fauzi, Menteri Penerimaan Zakat Khilafatul Muslimin, ditangkap petugas kepolisian pada Rabu (10/8) kemarin. Dia memiliki rekening khusus untuk menampung dana zakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved