Pemkot Malang Gerak Cepat Tekan Stunting

ANGKA stunting di Kota Malang, Jawa Timur, terbilang rendah ketimbang nasional. Kendati demikian, Pemkot setempat berusaha menekan sampai mencapai zero stunting. Aksi nyata itu diperkuat dengan surat keputusan wali kota.

"Angka stunting Kota Malang terkini 9,7% dari balita yang ditimbang mencapai 63 ribu bayi. Angka itu di bawah nasional 25%," tegas
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang Umar Usman kepada Media Indonesia, Sabtu (2/7).

Ia menjelaskan penanganan stunting sudah gencar di pos pelayanan terpadu dan puskesmas. Fokusnya mengedukasi masyarakat agar memberikan air susu ibu eksklusif selain pemenuhan gizi seimbang. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi juga merambah pasangan baru pengantin. Pasalnya, penanganan stunting harus dimulai sejak ibu hamil.

"Kami mengantisipasi ibu hamil yang kurang gizi, karena itu mereka diedukasi," imbuhnya.

Keseriusan menangani stunting diwujudkan melalui sinergitas dan penguatan tim percepatan penurunan stunting.

Wali Kota Malang Sutiaji menekankan penanganan stunting kewajiban seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu angka stunting bisa ditekan
dengan berbagai program di organisasi perangkat daerah melibatkan warga.

Baca juga: Petani Sawit Swadaya Anggota SPKS di Riau Dapat Sertifikasi RSPO

Keseriusan itu diperkuat dengan menerbitkan SK Walikota Malang Nomor : 188.45/118/35.73.112/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Maret 2022 lalu.

Melalui SK tersebut diharapkan TPPS dapat mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan
stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kota dan kecamatan.

"Saya berharap pihak-pihak yang terkait dapat langsung melakukan aksi nyata untuk mencapai konvergensi program dan kegiatan percepatan
penurunan stunting sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas generasi penerus," ujar Sutiaji.

Saat ini, Pemkot Malang sudah menurunkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari unsur bidan, tim penggerak PKK, dan Kader Keluarga Berencana (KB).

Mereka bertugas memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga Indonesia untuk mencegah kelahiran baru stunting. Termasuk penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. (S-2)