Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat terus melakukan upaya untuk menekan angka kemiskinan. Salah satu program yang dilaksanakan untuk menekan angka stunting adalam ATM beras yang berlangsung sejak 2018.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar di Bandung Sabtu (25/6), memaparkan, sampai sekarang program ini merupakan program pendukung untuk pengentasan kemiskinan yang masih terus berjalan aktif.
"Sudah ada 30 ATM Beras di 27 kecamatan, 24 dari DKPP dan enam dari Baznas Kota Bandung. Program ATM Beras diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Rencananya, kami akan menambah enam ATM lagi di tahun ini untuk melengkapi keseluruhan kecamatan di Kota Bandung," ujarnya.
Satu unit ATM beras bisa membantu 75 kepala keluarga (KK), masing masing KK memperoleh beras 10 kilogram setiap bulan. Satu kali pengambilan itu 2,5 kilogram per minggu atau 10 kilogram per bulan. Program ATM Beras ini akan diberikan selama satu tahun untuk masing-masing KK. Setelah itu, daftar KK lain akan dijadikan sebagai penerima bantuan ATM Beras di periode selanjutnya.
"Untuk memvalidasi data penerima manfaat ATM Beras, DKPP Kota Bandung berkoordinasi dengan pihak kewilayahan. Para penerima manfaat ini sudah harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," lanjutnya.
ATM Beras ini bukan hanya berbicara tentang pangan, tapi juga nilai toleransi. Gin Gin menyebutkan, tempat yang menjadi lokasi ATM Beras antara lain di masjid, gereja, dan kantor kelurahan. Sehingga, tidak hanya menyalurkan beras, tapi juga ada aspek edukasi yang diberikan pada masyarakat.
"Makanya kenapa ATM Beras ini kami letakkan di tempat ibadah agar warga bisa mendapatkan arahan ilmu agama sekaligus kita salurkan bantuan beras. Pembagian beras ini dilakukan selepas salat Subuh bagi warga muslim atau setelah kebaktian bagi penganut agama Kristen," terangnya.
Untuk pengisian ATM Beras diperoleh dari cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dengan kategori beras premium kualitas baik. Warga juga bisa ikut memberikan sumbangan mengisi beras ke ATM Beras.
Satu penerima manfaat ATM Beras di Kelurahan Jatihandap, Suyadi, menyampaikan harapannya agar ATM ini terus berlanjut demi bisa membantu warga kurang mampu seperti dia. "Di keluarga saya ada lima orang. Saya sangat merasa terbatu dengan adanya ATM Beras ini. Semoga terus semakin banyak sehingga bisa membantu warga-warga yang membutuhkan," kata Suyadi. (OL-15)
BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya memastikan pasokan beras ibu kota dalam kondisi aman.
Swasembada yang berhasil diraih Indonesia saat ini merupakan strategi yang sejak awal dirancanG oleh para pendahulu mulai dari Presiden Soekarno hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai dampak fenomena El Nino terhadap sektor di luar pertanian relatif terbatas.
Ketegangan geopolitik global yang dipicu konflik di Timur Tengah terus mempertebal kekhawatiran dunia terhadap stabilitas pangan.
Kementerian Pertanian menyebutkan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog stabil, saat ini mencapai 4,5 juta ton.
Perum Bulog mencatat realisasi serapan beras yang signifikan pada awal tahun ini. Hingga 5 April 2026, total beras yang berhasil diserap telah mencapai 1,7 juta ton.
Karena itu, Baznas diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, melainkan juga mengedepankan pendekatan pendidikan melalui program beasiswa yang lebih masif dan berkelanjutan.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved