Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali meraih opini WTP
(wajar tanpa pengecualian) tahun 2021. Dengan demikian, Pemkab Klaten
selama empat tahun berturut-turut sejak 2018 sukses menyabet opini WTP.
Sementara itu, Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa
Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah daerah tahun anggaran 2021 kepada lima pemerintah daerah.
Lima pemerintah daerah dimaksud, yakni Kabupaten Klaten, Sukoharjo,
Boyolali, Batang, dan Grobogan. Penyerahan LHP atas LKPD tahun anggaran
2021 berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, berharap opini WTP dapat
dipertahankan. Pun kepala daerah dan DPRD diminta untuk bersama-sama
mengelola keuangan negara dan daerah yang transparan serta akuntabel.
"Kami, BPK Perwakilan Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan kepala daerah yang secara sinergi memberikan dukungan selama
pelaksanaan pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021," ujarnya.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, dalam kesempatan itu berucap syukur atas
pencapaian Kabupaten Klaten meraih opini WTP tahun 2021. Selain itu,
berterima kasih kepada jajaran pemerintah daerah atas kerja samanya
selama ini.
"Pencapaian opini WTP ini berkat semangat seluruh ASN dan jajaran
legislatif di Klaten. Semoga capaian WTP tahun 2021 menjadi motivasi
kami untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Klaten," tambahnya. (N-2)
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menekankan pentingnya pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045.
ANGGOTA III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi divonis pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda Rp250 juta setelah terbukti menerima suap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved