Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM menyusun rencana dan program inovasi, pemerintah hendaknya memiliki informasi dan data yang cukup. Keduanya akan sangat menentukan perkembangan inovasi di suatu wilayah. Pemerintah daerah yang jeli dengan data berarti mereka siap melakukan berbagai perubahan di daerahnya.
Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto, dalam seminar inovasi daerah bertema Menciptakan Ekosistem Inovasi Daerah Menuju Paser Maju, Adil, dan Sejahtera, di gedung Awa Mangkuruku, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Selasa (19/4). "Data itu penting. Dengan data yang lengkap, kita dapat mengevaluasi dan selanjutnya meningkatkan inovasi daerah kita," ucapnya.
Evaluasi dengan data, lanjut Eko, akan mempermudah pemerintah daerah mengenali kelebihan dan kekurangan daerahnya. "Kita dapat meningkatkan lagi inovasi. (Dengan data) kita pelajari betul Pak, di mana (inovasi) yang menurun, itulah yang kita kejar. Di mana nilai yang sudah baik, kita tingkatkan," tambahnya.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah yang cakap membaca informasi tidak akan kekurangan ide dalam menyusun aneka program inovasi. "Kita mengamati inovasi baik yang dilakukan di daerah lain. Kemudian kita modifikasi dan sesuaikan dengan situasi daerah kita supaya ada progres," tekannya di hadapan hadirin.
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser, Mukin, menyambut gembira kegiatan ini. Arahan Eko, menurutnya, akan membantu Kabupaten Paser mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah yang diraih kabupatennya.
"Kami terus bersinergi untuk membangun sistem inovasi. Pada 2020, Kabupaten Paser meraih predikat Kabupaten Sangat Inovatif. Kabupaten Paser pun meraih peringkat tertinggi dari seluruh kabupaten di Kalimantan Timur. Namun 2021 kita sedikit turun menjadi inovatif," terang Mukin.
Baca juga: Sebagian Besar KPM di Cilacap Telah Terima BLT Minyak Goreng
Ia yakin tahun ini akan ada peningkatan signifikan dalam raihan indeks inovasi daerahnya. "Diharapkan meningkat karena ada dukungan penuh dari berbagai pihak. Terlebih lagi ada agen perubahan," ucapnya lagi. Agen perubahan, terang Mukin, merupakan program kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengawal perubahan dan inovasi di Kabupaten Paser. Penguatan inovasi pada data dan informasi, sebagaimana disampaikan Eko tadi, juga akan didukung oleh agen perubahan tersebut.
Sampai acara digelar, ia menceritakan belasan perangkat daerah telah bergabung. "Ada pejabat eselon III dan II yang mendaftar menjadi agen perubahan. Pejabat eselon III yang bersedia (mendaftar) berjumlah sebanyak 18 pejabat, dan satu eselon II," tambahnya. (RO/OL-14)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved