DPRD Papua Bentuk Pansus Berharap Kontribusi Freeport

DPRD Provinsi Papua saat ini tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport. Dengan Pansus ini diharapkan kontribusi Freeport kepada masyarakat Papua bisa lebih besar lagi, terutama melalui kontribusi pajak dan hal-hal lainnya.

"Kami terutama ingin mendalami sejauh mana Freeport berkontribusi kepada masyarakat Papua, baik melalui pajak atau royalti. Ini yang ingin Pansus cari tahu. Karena tampaknya selama ini serba tidak jelas," kata Wakil Ketua Pansus Freeport, Thomas Sondegau, Kamis (25/5).

Menurut dia, jika saja kontribusi PT Freeport Indonesia selama ini sesuai dengan yang diharapkan, Papua tidak perlu lagi berharap dengan dana Otonomi Khusus (Otsus). "Maka itu, melalui Pansus ini kami harapkan betul bisa menemukan solusi agar kehadiran Freeport ini betul-betul bermanfaat nyata bagi masyarakat Papua," jelas politikus Partai Demokrat ini dalam keterangan tertulisnya.

Adanya Pansus tersebut, lanjut dia, tidak dimaksudkan untuk menganggu kerja perusahaan tetapi lebih menggali transparansi. "Sehingga jadi jelas, apa yang menjadi hak Pemprov Papua, dan apa yang menjadi hak pemerintah pusat," tukas Thomas.

Sampai sejauh ini, Pansus sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah ahli, baik dari bidang pertambangan, perpajakan, keuangan, dan lingkungan, termasuk pihak eksekutif di Pemprov Papua. "Karena ini adalah dorongan dari masyarakat juga, maka harapannya tentu saja bisa membawa manfaat bagi mereka," tegas Thomas.

Selain itu, Pansus juga akan melakukan pendalaman terkait daerah-daerah yang menjadi eksplorasi PT Freeport. "Karena bisa jadi mereka gali di Timika, tetapi di terowongan bawah tanahnya sudah sampai ke kabupaten tetangga sepert Intan Jaya, Puncak Ilaga, dan Paniai. Itu artinya batas-batas wilayah eksplorasi itu juga harus jelas," pungkas Thomas. (RO/OL-5)