Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Bupati Sumedang, Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Sumedang berusaha untuk terus mempermudah dan mempercepat semua proses perizinan yang terkait dengan berbagai proyek pembangunan di wilayahnya.
Dengan demikian, semua pihak yang ingin mendapatkan izin berbagai kegiatan usaha dapat mengurusnya dengan mudah.
“Kami selalu mengedepankan kemudahan dan kecepatan. Ini buktinya proyek perumahan subsisi “Klaras Cimanggung Hills” yang dibangun PT Verindo Klaras Utama izinnya keluar dengan cepat,” ujar Erwan pada acara silaturahmi dan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum di Perumahan Klaras Cimanggung Hills, Tegal Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jabar, Rabu (16/2)
Baca juga : Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Icon Plus Gandeng Pemkab Sumedang
Di hadapan, Lurah Tegal Cimanggung, Camat Cimanggung, pimpinan Bank BTN, pimpinan dan komisari PT Verindo Klaras Utama, muspida setempat, warga penghuni perumahan, Erwan memuji hunian subsidi yang dinilainya sangat baik dari sisi kualitas bangunan dan sarana dan prasarana.
“Kenyamanan, keamanan, dan fasilitas yang memadai, itu dambaan setiap warga yang ingin memiliki rumah sendiri. Meski subsidi, kawasan perumahan ini sangat asri, karena pemandangan gunung yang indah dan hijau,” tambah Erwan.
Diakui Wakil Bupati Erwan, kebutuhan akan perumahan, khususnya perumahan subsidi makin tinggi di Sumedang.
Baca juga : Hunian Parkville Sold Out, Bukti Sentul City sebagai Kawasan Hunian Favorit
Dari sisi angka, sekitar 55 ribu unit dan iniberarti 9 kali lipat kebutuhan perumahan sejenis di Kota Bandung.
“Dengan penduduk yang lebih sedikit dari Kota Bandung, dan lahan yang masih luas, potensi pembangaunan perumahan subsidi sangat besar. Makanya kalau ada perumahan yang baru selesai, lakunya seperti kacang goreng,” papar Wabup Erwan.
Dalam kesempatan ini, Erwan menyampaikan keinginan agar di masa pandemi Covid-19 ini, selain seluruh masyarakat menjaga protokol kesehatan, perekonoian juga harus bergerak. Ushaa kecil dan UMKM perlu kita dukung sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Baca juga : BMKG Minta Warga dan Pemda tidak Dirikan Bangunan di Patahan Cugenang
Saat menyerahkan fasos/fasum kepada Wakil Bupati Erwan Setiawan, Direktur Utaram (Dirut) Verindo Klaras Utama Wedi Siswandi didampingi Komisaris Utama, Muslim Umar.
Bersubsidi tapi berkelas dan berkualitas
Sementara itu, Dirut Verindo Klaras Utama Wedi Siswandi mengakui memang perizinan yang diurusnya relatif cepat yakni satu bulan.
Baca juga : Kasus Pengambilan Air Tanpa Izin Harus Segera Diproses Hukum
Hal ini di luar dugaan karena sebelunya mengira akan lama. “Alahmadulillah, Cuma sebulan keluar izin. Itu pun diurus via online. Semoga proses perizinan di Sumedang menjadi contoh kabupatan atau kota lain di Jabar,” harapnya.
Lebih lanjut Wedi mengatakan, pengembang yang dipimpinnya berupaya membangun rumah hunian bersubsidi yang berkualitas dan berkelas tanpa mengesampingkan unsur kenyamanan bagi para penghuninya.
“Hadirin dapat melihat kualitas bangunan yang kami buat. Semua itu agar penghuni merasa puas dan nyaman. Keamanan pun kami lengkapi dengan sarana CCTV serta dukungan jalan yang baik di komplek perumahan ini,” ujar Wedi saeraya tersenyum sambil menunjuk sejumlah deretean rumah sekitar.
Baca juga : Anggota DPR Minta Agar Pengambil Air Tanpa Izin Diproses Hukum
Menurut Wedi, dalam melakukan semua kegiatan usaha, PT. Verindo Klaras Utama tidak hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi juga mengedepankan kepuasan bagi konsumen.
“Kami mengedepankan kualitas bangunan, efisiensi biaya, ketepatan waktu dan harga yang terjangkau," jelasnya.
"Didukung sumber daya manusia yang berpengalaman dan berpotensi, jajaran management PT. Verindo Klaras Utama siap bersaing dan berkompetisi untuk mewujudkan perumahan berkualitas dan berkelas,” tutur Wendi.
PT. Verindo Klaras Utama didirikan di Bandung pada tanggal 28 Juli 2020. Dengan semangat untuk ikut berkontribusi dalam membangun perumahan di Indonesia,
PT. Verindo Klaras Utama yang bergerak sebagai pengembang perumahan (developer), mengikrarkan diri sebagai pengembang khusus perumahan subsidi agar bisa lebih fokus dalam menghasilkan produk perumahan subsidi yang berkualitas dan berkelas. (RO/OL-09)
Pembuatan sekat bakar penting dilakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Dengan adanya sekat bakar, saat terjadi kebakaran api tidak akan menjalar ke areal yang lebih luas.
Dia menambahkan sumber air bersih mulai berkurang dan muncul tenggelam. Warga juga harus berbagi air bersih dari mata air dengan warga dari desa lain, yakni Desa Cipelang.
Bila terbuki ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada, akan dilaporkan ke Bawaslu.
KAWASAN wisata baru, Bendungan Cipanas berada di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dan di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.
GRUP Seni Tarawangsa Pusaka Sunda Lugina dari Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sukses membawa kesenian Tarawangsa ketiga panggung internasional di Eropa.
DUA kesenian tradisional masyarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditetapkan sebagai Warisan Budaya tak Benda oleh Kemendikbud-Ristek.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved