Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MESKIPUN pemerintah telah cukup lama memperlakukan satu harga minyak goreng (migor), namun diberbagai daerah di Jawa Tengah harga migor masih beragam. Bahkan warga cukup kesulitan memperoleh dengan harga Rp14.000/liter.
Pemantauan Media Indonesia Rabu (16/2) ketersediaan minyak goreng di berbagai pasar tradisional di beberapa daerah di Jawa Tengah masih terlihat. Namun harganya masih cukup tinggi berkisar Rp18.000-Rp20.000 per liter. Hargnya diatas ketetapan pemerintah satu harga Rp14.000 per liter.
Jikapun ada harga Rp14.000 per liter hanya didapat dari ritel di pasar modern. Itupun ketersediaan juga terbatas dan habis hanya dalam beberapa menit setelah dibuka. Akibatnya, warga umum masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, bahkan di Pasar Johar Kota Semarang warga rela antre di agen hanya untuk memperoleh 1-2 liter migor tersebut.
Kondisi serupa juga terlihat di Pasar Cepu (Blora), Karangawen (Demak), Projo (Ambarawa), Cepiring (Kendal) maupun beberapa pasar tradisional lain, warga tetap kesulitan memperoleh minyak goreng murah. "Nyari minyak goreng seperti mencari Intan, sulit untuk mendapatkan harga yang sesuai pengumuman pemerintah," kata Kartini,56, warga Cepu, Blora.
Hal serupa juga diungkapkan Maryati,50, warga Demak mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng murah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rela mengantre bersama puluhan warga lain di sebuah agen di Jalan Pedamaran Kota Semarang yang rata-rata membawa jeriken.
Seorang grosir minyak goreng di Kota Semarang mengaku jumlah minyak goreng sesuai harga ketetapan pemerintah baik curah maupun kemasan sangat terbatas, sehingga hanya dapat memenuhi warga setempat. Biasanya dapat menyuplai beberapa daerah seperti Kudus, Demak, Kendal, Blora dan Kabupaten Semarang serta Salatiga dihentikan.
Bupati Blora Arief Rohman bersama muspida lakukan inspeksi mendadak sebuah gudang minyak goreng di Kecamatan Jepon, setelah mendapat laporan terjadinya kesulitan warga memperoleh migor dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, bahkan barang pokok tersebut seakan menghilang di pasaran.
"Saya langsung mengecek ke gudang untuk memastikan ketersediaan barang tersebut, menurut petugas memang ada penurunan jumlah barang di gudang hingga 50 persen yang biasa dipasok dari pabrik namun masih tersedia 1.600 kardus," ungkap Arief Rohman. (OL-13)
Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Sejumlah Daerah di Jateng Ajukan Operasi ...
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
Kenaikan tersebut banyak dikeluhkan pembeli dan pedagang karena harga minyak curah di pasaran sudah mencapai Rp17 ribu per kilogram dan minyakkita Rp16.500 per liter.
PENAIKAN harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp15.700 akan memengaruhi harga pangan yang bahan baku menggunakan minyak goreng.
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
Upaya pemerintah menetapkan HET, yang tujuannya baik, malah berbalik dan merusak ekuilibrium pasar
ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan.
Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya.
Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, meminta pemerintah dapat mengawasi dengan ketat program minyak goreng bersubsidi yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan.
Untuk pendistribusian minyak goreng dilakukan melalui skema B2B atau Business to Business ke produsen dan pelaku usaha lokal di sejumlah titik lokasi di wilayah Indonesia.
Di warung sembako yang berada di Jalan Kayu Manis, Jakarta Timur. Minyak goreng kemasan masih di jual di atas Rp14 ribu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved