Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 34 tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur belum menerima insentif. Hal ini membuat seluruh anggota DPRD Sikka menjadi geram dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah yang berlangsung, Kamis (10/2) di Kantor DPRD Sikka.
Anggota DPRD Sikka Wenslaus Wege menjelaskan ada 15 relawan Covid-19 dari nakes dari 2020 belum dibayarkan insentifnya. Kemudian ada 19 nakes yang belum mendapatkan insentif dari Juli sampai Oktober 2021.
"Mereka sudah bekerja membantu penanganan kasus Covid-19. Kok sampai hari ini belum bayar insentif. Ada 15 nakes dari 2020 dan 19 nakes dari 2021 sampai saat ini terkatung-katung belum dibayarkan haknya," katanya
Politisi Hanura ini menjelaskan para nakes ini telah melaksanakan tugas tanggung jawab yang berat dan nyawa mereka menjadi taruhan dalam merawat para pasien Covid-19. "Saya minta segera bayar insentif para nakes ini. Kita jangan saling lempar tanggung jawab. Insentif para nakes ini wajib dibayar," desak Wens Wege.
Kemarahannya juga datang dari politisi NasDem, Petu Da Silva. Menurutnaya, perekrutan para nakes untuk menjadi relawan Covid-19 tentunya sudah ada perencanaan dengan baik dari pemerintah terutama mengalokasikan anggaran untuk pembayaran insentifnya.
"Kalau sampai dengan ada 34 nakes belum dibayarkan insentifnya pasti ada yang tidak beres. Kenapa insentif para nakes belum dibayarkan sampai hari ini. Padahal semua alokasikan anggaran telah di refocusing untuk penanganan Covid-19," ujar dia.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera membayarkan insentif 34 nakes tersebut. "Segera selesai hak para nakes. Mereka sudah bekerja. Segera bayarkan haknya," desaknya.
Kekecewaan ini juga datang dari Alfridus Aeng. Menurut politisi PKPI ini bahwa apabila melakukan perekrutan relawan Covid-19 tentunya anggaran sudah dialokasikan oleh pemerintah terutama untuk pembayaran insentifnya.
"Ini anggaran sudah dialokasikan tapi kenapa insentif mereka belum dibayarkan. Persoalan insentif nakes sudah terjadi tiap tahun terjadi polemik. Saya minta pemerintah segera bertanggung jawab karena mereka sudah bekerja. Tidak ada alasan mereka tidak dibayar," tegas dia.
Sementara itu Direktur RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dr Marietha Laetitia Dua Weni menjelaskan ada 76 relawan Covid-19 yang direkrut dari kalangan nakes untuk ditempatkan di rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19 dengan masa kontrak tiga bulan dari Juli sampai Oktober 2021. Laetitia mengatakan pihaknya sudah mengajukan pembayaran insentifnya kepada inspektorat untuk melakukan review pembayaran dari Januari sampai November 2021.
Namun kata akibat keuangan daerah terbatas mengakibatkan 19 nakes tidak bisa dibayarkan insentifnya. "Kita juga sudah ajukan sampai ke kementerian. Tetapi sampai saat ini belum terbayarkan Insentinya," papar dia
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Petrus Herlemus menjelaskan berkaitan dengan 15 relawan nakes Covid-19 yang belum dibayarkan insentifnya pada tahun 2020 dikarenakan terbentur dengan regulasi. Yang mana, pihak dari manajemen RSUD DR TC. Hillers Maumere telah mengajukan dipihaknya untuk melakukan pencarian insentifnya.
"Tim verifikator telah melakukan verifikasi semua berkas pengusulan pencairan. Namun ada 15 nakes tidak sesuai dengan regulasi peraturan kementerian kesehatan," jelas Herlemus.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sikka, Paul Prasetya insentif tidak bisa dibayarkan karena tidak sesuai dengan regulasi dari kementerian kesehatan. "Kita harus duduk bersama kembali untuk mendudukkan permasalahan agar bisa dibayar insentif itu," ujar dia. (OL-15)
SEDIKITNYA 500 tenaga kesehatan tewas akibat serangan Isarel di Gaza sejak Oktober, termasuk beberapa dokter spesialis yang langka di wilayah tersebut.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
KEBUTUHAN tenaga kesehatan khususnya dokter asing di Indonesia dipertanyakan. Hal ini berkaitan dengan urgensi bagi Indonesia dan juga biaya untuk memberikan gaji pada tenaga kesehatan asing
PENGURUS Harian YLKI Agus Sujatno mengatakan upaya komunikasi terkait harga obat di pasaran oleh pemerintah kepada produsen alat kesehatan dan industri farmasi harus diapresiasi
DPR menilai pemerataan bidan dinilai diperlukan, karena banyak warga yang belum tersentuh pelayanan nakes.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memberikan relaksasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memenuhi jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP).
Saat ini mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan rencananya untuk mengusulkan insentif bagi kendaraan hybrid kepada kementerian terkait.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik cenderung stagnan pada angka satu juta unit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Beragam insentif fiskal dan prosedural pun digelontorkan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk menarik investasi dan peningkatan daya saing industri di KEKĀ Nongsa Digital Park
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved