Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CAKUPAN aksinasi COVID-19 dosis III atau penguat untuk tenaga kesehatan (nakes) di Jawa Barat per 31 Januari 2022 sudah mencapai 97,77 persen dari total target sebanyak 181.701 nakes.
Secara keseluruhan, per 31 Januari 2022, cakupan vaksinasi COVID-19 untuk dosis I sudah mencapai 87,07 persen dari total target sebanyak 37.907.814 orang. Sedangkan untuk dosis II menyentuh angka 58,28 persen.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Lucya Agung Susilawati, Rabu, di Bandung, melaporkan, kecepatan rata-rata penyuntikan vaksin COVID-19 di Jabar sebesar 148.422 dosis per hari.
"Kami bersama Pemda Kabupaten/Kota di Jabar terus berupaya mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi COVID-19, baik itu dosis I, dosis II, maupun dosis III," kata Lucya, Selasa (2/2)
Lucya menuturkan, Pemda Provinsi Jabar sudah menyusun strategi percepatan vaksinasi COVID-19. Pertama, intensifikasi pelayanan vaksinasi COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes).
"Dengan upaya menambah jumlah hari pelayanan, hari minggu dan hari libur tetap dilaksanakan, termasuk pelayanan saat bulan puasa. Kemudian, menambah jumlah sesi atau jam pelayanan dan kuota sasaran yang dilayani. Upaya kedua adalah menambah faskes yang melayani vaksinasi," ucapnya.
Strategi percepatan ketiga yakni menambah pos pelayanan vaksinasi di luar faskes. Menurut Lucya, ada dua pos pelayanan yang disiapkan, outdoor maupun indoor. Untuk indoor, pelayanan pos vaksinasi diselenggarakan oleh TNI/Polri, instansi pemerintah, BUMN, PT KAI, dan banyak pihak lainnya.
"Sedangkan untuk outdoor dilaksanakan di lapangan, terminal, pelabuhan, pasar, stadion, pusat perbelanjaan, drive thru, mobile vaksinasi, maupun vaksinasi berbasis keluarga," katanya.
Selain itu, kata Lucya, Pemda Provinsi Jabar melalui Dinas Kesehatan Jabar mempunyai kewenangan mengatur kembali alokasi vaksin ke kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan vaksin COVID-19.
"Caranya, merelokasi antarkabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan dengan mempertimbangkan laju vaksinasi dan sisa stok yang ada," katanya.
Lucya pun mengimbau kepada masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi dosis I, II, atau bahkan III, untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam setiap aktivitas sebagai upaya pencegahan penularan korona. (OL-8)
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
KEPALA Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi covid-19.
Pemkot Cirebon menggiatkan kembali penggunaan masker dan vaksinasi
SEDIKITNYA 500 tenaga kesehatan tewas akibat serangan Isarel di Gaza sejak Oktober, termasuk beberapa dokter spesialis yang langka di wilayah tersebut.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
KEBUTUHAN tenaga kesehatan khususnya dokter asing di Indonesia dipertanyakan. Hal ini berkaitan dengan urgensi bagi Indonesia dan juga biaya untuk memberikan gaji pada tenaga kesehatan asing
PENGURUS Harian YLKI Agus Sujatno mengatakan upaya komunikasi terkait harga obat di pasaran oleh pemerintah kepada produsen alat kesehatan dan industri farmasi harus diapresiasi
DPR menilai pemerataan bidan dinilai diperlukan, karena banyak warga yang belum tersentuh pelayanan nakes.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memberikan relaksasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memenuhi jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved